Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Otentik

Dalam penulisan tesis ini penulis membahas mengenai masalah pembuatan akta otentik oleh Notaris sebagai Pejabat Umum yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat dan pertanggungjawaban pidana bagi Notaris sebagai Pejabat Umum yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam pembuatan akta otentik. Hal ini dilatarbelakangi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut UUJN. Dalam UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata dan administrasi. Tetapi UUJN tidak mengatur sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada perumusan pengaturan Jabatan Notaris dan pertanggungjawaban pidana bagi Notaris sebagai Pejabat Umum yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam pembuatan akta otentik. Bahan hukum primer berupa peraturan yang mengatur Jabatan Notaris dan pertanggungjawaban pidana bagi Notaris sebagai Pejabat Umum yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam pembuatan akta otentik, bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara menggali kerangka normatif kemudian diolah secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Otentik. Pembuatan Akta Otentik tersebut harus berdasarkan bentuk dan prosedur yang sudah ditetapkan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Pembuatan Akta Otentik oleh atau di hadapan Notaris dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat apabila memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana pemalsuan surat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 263 ayat 1 KUHP, Pasal 264 ayat 1 KUHP dan Pasal 266 ayat 1 jo Pasal 55 KUHP. Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam pembuatan Akta Otentik dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu mampu bertanggung jawab, ada hubungan batin berupa kesengajaan dan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan. Sehingga Notaris yang dengan penuh kesadaran sengaja atau terlibat dalam pembuatan akta otentik palsu dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Sedangkan apabila unsur-unsur kesalahan tersebut tidak terpenuhi maka Notaris tersebut tidak dapat dipidana