Kedudukan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris (Studi Pasal 66 Dan 66a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 membuat Majelis Pengawas Daerah kehilangan kewenangannya pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sejak diterbitkannya putusan tersebut, maka penegak hukum dapat mengambil fotokopi minuta akta serta dokumen yang melekat padanya serta melakukan pemanggilan terhadap notaris tanpa persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Kemudian diundangkanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang pada isinya terdapat beberapa tambahan maupun pengurangan pasal, salah satunya pada Pasal 66 dan tamahannya pada Pasal 66a. Pada Pasal 66 muncul lembaga baru yaitu Majelis Kehormatan Notaris yang berfungsi untuk menggantikan kewenangan Majelis Pengawas Daerah pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Namun untuk tata cara pengangkatan, peberhentian anggaran, dan struktur masih akan diatur pada Peraturan Menteri yang akan diatur paling lama satu tahun kemudian. Tidak adanya peraturan pemerintah ini membuat Majelis Kehormatan Notaris tidak dapat terbentuk dan dengan demikian muncul permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Kemudian terhadap bahan-bahan hukum akan dideskripsikan dan dianalisis keterkaitan antara satu sama lain dari bahan hukum yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan penegak hukum dalam pemanggilan notaris berdasarkan pasal 66 adalah bahwa pemanggilan secara langsung dapat dibenarkan karena sampai saat ini Majelis Kehormatan Notaris belum memiliki peraturan pemerintah sehingga tidak dapat terbentuk. Hal ini didasarkan pada analisis tentang peraturan pemerintah dan kaitannya dengan undang-undang pada Pasal 10 UU No.10 Th. 2004. Sedangkan kedudukan Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan Pasal 66a adalah berbeda dengan Majelis Pengawas Notaris berdasarkan pasal 66a dan pasal 67 serta pengertian yang ada pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris