Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XII/2014 Terkait Ketentuan Formasi Jabatan Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Sebagai Syarat Pengangkatan Notaris

Hukum adalah sarana bahwa orang-orang perlu mengatur kehidupan mereka terutama ekonomi mereka sistem itu tentang memasuki era globalisasi. Kebutuhan hukum seperti apa diperlukan dapat mencakup keberadaan ketetapan yang sebenarnya, aturan hukum yang jelas, kepastian hukum, dan penegakan hukum yang ketat oleh petugas penegak hukum. Satu perwira hukum Dalam masalah perdata adalah notaris sebagai petugas umum. Pada dasarnya, penggunaan notaris Peringkat di Indonesia didasarkan pada hukum positif yang mengatur peringkat notaris di dalamnya Legislasi tertentu, di antara UU No.2 / 2014 tentang peringkat notaris. Notaris ini UU Rank menang untuk mengikat posisi notaris dan kandidat notaris. NS Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis apakah ketentuan peringkat notaris formasi dalam tindakan peringkat notaris yang dipandang sebagai `kealamnahan` di Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 5 / PUU-XII / 2014 adalah bagian dari Persyaratan untuk Pengangkatan Notaris. Penelitian juga berusaha untuk menganalisis apa upaya dapat dilakukan untuk mengamankan hak kandidat notaris yang sudah ditunjuk sebagai PPAT tetapi ditolak setelah mengajukan persetujuan penunjukan sebagai notaris berdasarkan ketentuan formasi peringkat notaris. Penelitian ini menggunakannya pendekatan undang-undang dan konsep. Sumber hukum primer, sekunder dan tersier adalah dipertimbangkan. Metode analisis deskriptif dan preskriptif digunakan untuk analisis. Hasil menunjukkan bahwa ketentuan formasi peringkat notaris di Tindakan peringkat notaris yang dipandang sebagai `alamness` dalam konstitusional Keputusan Pengadilan No. 5 / PUU-XII / 2014 benar-benar bagian dari persyaratan untuk Janji notaris. Hak kandidat notaris ditunjuk sebagai PPAT tetapi ditolak setelah mengajukan persetujuan janji temu sebagai notaris berdasarkan Ketentuan pembentukan peringkat notaris dapat diamankan dengan meletakkan peringkat PPAT dan penerapan kembali untuk peringkat PPAT berdasarkan wilayah peringkat notaris dan juga dengan memberi Perhatian pada pembentukan peringkat PPAT. Dengan memperhitungkan hasil ini, Kementerian Hukum dan hak asasi manusia atas nama pemerintah harus melakukan penilaian legislatif Notaris peringkat bertindak sehubungan dengan pengaturan sistematis persyaratan untuk janji temu notaris dan ketentuan formasi peringkat notaris ke tentukan secara ketat bahwa ada hubungan antara persyaratan untuk Pengangkatan notaris dan ketentuan formasi peringkat notaris. Tanah Nasional Agensi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus dalam koordinasi dengan baik di Berurusan dengan masalah yang terkait dengan persyaratan untuk janji temu notaris dan ketentuan formasi peringkat notaris. Kandidat notaris dengan ppat janji temu harus lampirkan SK PPAT dalam mengirimkan aplikasi ke Kementerian Hukum dan hak asasi manusia. SK PPAT kemudian digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh Kementerian Hukum dan hak asasi manusia untuk menunjuk kandidat notaris ke wilayah itu mirip dengan wilayah peringkat mereka sebagai PPAT