Urgensi dan Relevansi Kewenangan Notaris untuk Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Studi di Notaris Wilayah Kerja Kota Malang)

Tesis ini membahas Urgensi dan Relevansi Kewenangan Notaris untuk Mensertifikasi Transaksi Secara Elektronik. Latar belakang tesis ini adalah Indonesia memasuki globalisasi dengan perkembangan teknologi yang pesat, hal ini mengakibatkan perubahan perilaku ekonomi, salah satunya adalah perubahan metode transaksi dari manual menjadi metode transaksi secara elektronik. Guna memberikan kepastian hukum kepada para pelaku transaksi elektronik ini pemerintah memberi kewenangan kepada Notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik melalui penjelasan pasal 15 ayat (3) UUJN. Akan tetapi kewenangan Notaris tersebut masih belum dapat diimplementasikan oleh para Notaris di Kota Malang akibat belum adanya aturan pelaksana dari kewenangan Notaris tersebut. Sehingga menarik untuk dibahas apakah kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini urgen dan relevan untuk di implementasikan oleh Notaris. Dalam upaya mengetahui Urgensi dan Relevansi Kewenangan Notaris untuk Mensertifikasi Transaksi Secara Elektronik, penulis menggunakan Teori kewenangan,Teori Hukum Responsif, Teori Hukum Kritis, konsep hukum progresif dikombinasikan dengan pendekatan undang-undang dan konseptual yang terbungkus dalam jenis penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi secara elektronik ini sangat urgen untuk diimplementasikan oleh Notaris guna menjamin kepastian hukum para pelaku transaksi elektronik, akan tetapi kewenangan Notaris ini untuk saat ini tidak dapat di implementasikan oleh para Notaris karena selain peraturan pelaksananya belum ada kewenangan Notaris tersebut juga bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu : 1868 KUHPerdata dan Pasal 1 angka 7, Pasal 16 angka 7 dan 9, Pasal 17 (1) huruf a UUJN dan sertifikasi transaksi yang dilakukan oleh Notaris disini menghasilkan akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris