Studi Tentang Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Wilayah Di Provinsi Kalimantan Tengah

Notaris adalah pejabat umum yang berhak untuk membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang paling sempurna. Notaris adalah jabatan kepercayaan yang merupakan kepanjangan tangan negara dalam melaksanakan tugas negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedemikian luas wewenang Notaris yang dipercayakan oleh Negara sehingga diperlukan lembaga yang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar kewenangan yang diberikan tersebut sesuai dengan sumpah jabatan Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Topik yang menarik dan membawa dampak besar bagi kehidupan profesi Notaris adalah Pengawasan. Dulu dalam Peraturan Jabatan Notaris, fungsi pengawasan di delegasikan kepada Pengadilan Negeri. Sekarang sejak berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, pengawasan tidak lagi di bawah Pengadilan Negeri tetapi dilimpahkan kepada pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 3 unsur, yaitu pemerintah, organisasi notaris dan akademisi. Yang mana dengan perpaduan dari ketiga unsur tersebut diharapkan pengawasan lebih memiliki keberagaman pandangan sehingga dapat meningkatkan akses pengawasan oleh masyarakat. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk elaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris. Menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Daerah berkedudukan di setiap kabupaten/kota, Majelis Pengawas Wilayah berkedudukan di setiap ibukota provinsi, dan Majelis Pengawas Pusat berkedudukan di ibukota Negara. Apabila di suatu daerah kabupaten/kota belum terbentuk Majelis Pengawas Daerah maka kewenangan Majelis Pengawas dilimpahkan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Seperti dikatakan diatas, untuk wilayah seluruh kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah, pengawasan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah provinsi Kalimantan Tengah yang berpusat di kota Palangka Raya. Dengan kondisi wilayah kabupaten Kalimantan Tengah yang sedemikian besar, tentulah banyak kendala/hambatan dalam melaksanakan pengawasan yang seperti diharapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, Penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pengawasan di wilayah provinsi Kalimantan Tengah, dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksaan pengawasan tersebut disertai pula upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Dalam penulisan tesis ini, penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data hukum yang digunakan terdiri dari data hukm primer dan data hukum sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara ter-arah, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data-data hukum tersebut kemudian dianalisis berdasarkan Teori Pengawasan yang diambil dari buku Siswanto Sunarso, Teori Penegakan Hukum dari Bagir Manan, dan Konsep Etika dalam profesi Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan Notaris di provinsi Kalimantan Tengah tidak berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris karena banyaknya faktor penghambat baik dari segi yuridis maupun dari segi non yuridis. Sehingga dengan demikian, banyak sekali yang perlu dibenahi sesuai dengan upaya-upaya yang musti dilakukan untuk membenahi pelaksanaan pengawasan Notaris di provinsi Kalimantan Tengah untuk tercapainya pengawasan yang efektif