Sinkronisasi Pasal 15 Ayat 1 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 98 (KEP/M.KUKM/IX/2004) tentang Notar

Penjelasan UUD mengatakan dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Perekonomian di Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Pada tanggal 21 Oktober 1992 dikeluarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115 yang dalam Pasal 66 ayat (1) menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok pokok Perkoperasian. Menurut UU ini, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dikatakan bahwa koperasi haruslah didirikan dengan menggunakan sebuah akta pendirian. Dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dikatakan : Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar. Hal tersebut di atas diatur lebih spesifik dalam sebuah Keputusan Menteri Nomor 98 Tahun 2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi. Dalam keputusan menteri tersebut dijelaskan bahwa sebuah koperasi hanya boleh didirikan dengan menggunakan sebuah akta otentik yang dalam hal ini dibuat oleh seorang notaris yang telah mendapatkan sertifikat khusus. Dalam arti bahwa seorang notaris tersebut terlebih dahulu diwajibkan mengikuti sebuah pelatihan tertentu yang kemudian diikuti dengan penerbitan sertifikat yang menyatakan notaris tersebut berhak untuk membuat sebuah akta dalam hal pendirian koperasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konsep ( conceptual approach ). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan notaris dalam mendirikan akta pendirian koperasi. Pendekatan konsep dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai konsep dan pengertian tentang kewenangan notaris dalam pembuatan akta khususnya akta pendirian koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Notaris sebagai pejabat umum telah memenuhi Pasal 1868 B.W. Notaris berwenang membuat akta otentik untuk digunakan sebagai alat bukti, termasuk akta pendirian koperasi. Hal ini diperkuat oleh pasal 15 ayat (1) Undang-undang no 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris. maka jelas bahwa Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tidak sinkron terhadap pasal 15 ayat (1) Undangundang no. 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris