Konsekuensi Yuridis Salinan Akta Notaris Yang Tidak Sama Bunyinya Dengan Minuta Akta Terhadap Keabsahan Perjanjia

Kewenangan Notaris yaitu membuat akta Otentik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 yaitu Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, notaris juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan salinan akta berdasarkan minuta akta. Salinan Akta adalah Salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawahSalinan Akta tercantum frasa ”diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya”. Hal ini telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Nomor 2 Tahun 2014. Sehingga dilihat dari ketentuan ini, maka salinan akta harus memiliki bunyi yang sama dengan minuta akta. Apabila tidak memiliki bunyi yang sama maka salinan akta tersebut dapat batal demi hukum. Sedangkan berkaitan dengan keabsahan perjanjian, maka perjanjian tersebut juga dapat dinyatakan batal demi hukum sepanjang ada kesepakatan dari para pihak untuk membatalkannya karena mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan mengandung unsur kekhilafan dan penipuan dan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kewajiban terhadap jabatannya tersebut telah ditentukan dalam UU Nomor 2 Tahun 2014, Kode Etik Notaris dan dapat pula diminta pertanggungjawabannya secara administrasi, perdata dan pidana. Untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran terhadap jabatannya khususnya dalam membuat akta otentik, maka notaris hendaknya berpijak pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, karena akta otentik yang dibuatnya akan mempengaruhi kepastian hukum hak dan kewajiban subyek hukum sehingga dapat mengurangi timbulnya permasalahan dan konflik yang disebabkan dari alat bukti yang cacat hukum, baik secara yuridis maupun teknis dan administratif. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan filosofi