Implikasi Yuridis Perjanjian Bangun Guna Serah Tanah Milik Negara Di Lingkungan Tni Setelah Berlakunya Uu Nomor 34 Tahun 2004 Dan Perpres Nomor 43 Tahun 2009 (Kajian Terhadap Perjanjian Kerjasama An

Dalam rangka mewujudkan reformasi di tubuh TNI sebagai alat pertahanan NKRI yang bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara maka lahirlah UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI, yang salah satunya tidak diperbolehkan angota TNI untuk berbisnis, sehingga dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya UU ini, Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI, sebagai tindak lanjut dari Pasal 76 UU No.34 tahun 2004 lahirlah Perpres No.43 tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI yang salah satunya mengatur tentang Pemanfaatan Tanah Milik Negara di lingkungan TNI yang diatur lebih khusus berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu Nomor 23/PMK.06/2010 Jo. 120/PMK.06/2012 dan Jo. 54 tahun 2015 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI ditetapkannya Peraturan menteri Keuangan ini untuk menata pemanfaatan Tanah Milik Negara di lingkungan TNI yang sudah dilaksanakan namun belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan, demikian juga yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama antara Primer Koperasi Pasukan Pengamanan Presiden dan PT. Dharma Distrindo Sarana Sejati yang dilakukan dengan bentuk Bangun Guna Serah dan dibuat sebelum lahirnya UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan kesesuaian Perjanjian Kerjasama antara Primer Koperasi Pasukan Pengamanan Presiden dengan PT. Dharma Distrindo Sarana Sejati dengan Perjanjian Bangun Guna Serah serta kesesuaian dari syarat sahnya perjanjian pada umumnya serta kedudukan perjanjian kerjasama tersebut setelah berlakunya UU Nomor 34 tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2009. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa perjanjian antara Primer Koperasi Pasukan Pengamanan Presiden dan PT. Dharma Distrindo Sarana Sejati, Undang-Undang dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Analisis bahan Hukum yang disajikan secara sistematis. Hasil dan pembahasan dari masalah yang diangkat adalah, perjanjian kerjasama antara Primer Koperasi Pasukan Pengamanan Presiden dan PT. Dharma Distrindo Sarana Sejati termasuk kedalam bentuk Bangun Guna Serah yaitu Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. perjanjian kerjasama v tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI dan Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.06/2010 jo. No.120/PMK.06/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23/PMK.06/2010 dan jo. Nomor 54 /PMK.06/2015, tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan TNI, sehingga apabila ditinjau dengan syarat sahnya perjanjian maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat obyketif yang berimplikasi yuridis perjanjian kerjasama tersebut Batal Demi Hukum