Ratiolegis Akta Berita Acara Rups Melalui Media Elektronik Yang Cacat Bentuknya Menjadi Akta Di Bawah Tangan

Akta berita acara RUPS merupakan salah satu produk akhir dari keputusan RUPS. Akta ini merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris. Akta autentik yang dikatakan memiliki kekuatan hukum sempurna dalam pembuktian ternyata masih memiliki celah hukum jika dikaitkan dengan kewenangan lain Notaris yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar UUJN. Salah satu nya ialah kewenangan Notaris membuat akta berita acara RUPS yang RUPSnya dilakukan melalui media elektronik. Akibat ketentuan dalam UUJN masih baku, sehingga belum bisa mengakomodir progresif hukum dalam UUPT. Sehingga membuat akta yang semula autentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Dengan demikian maka muncul permasalahan apa ratiolegis akta berita acara RUPS yang RUPSnya dibuat dengan media elektronik dikualifikasi bermasalah sebagai akta di bawah tangan? ”Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Kemudian terhadap bahan-bahan hukum akan dianalisis dengan yuridis kualitatif yakni yaitu dengan analisis tanpa menggunakan angka atau statistik dengan bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan-peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam UUJN hanya memperbolehkan jika para penghadap hadir secara fisik dihadapan Notaris, dengan hadir secara fisik maka akan memberikan jaminan perlindungan hukum baik kepada penghadap juga kepada Notaris. jika RUPS dilakukan melalui media elektronik, maka kehadirannya tidak bisa dipersamakan dengan kehadiran fisik meski penghadap dapat melihat dan mendengar secara langsung. Akta berita acara RUPS akan dikualifikasi bermasalah menjadi akta di bawah tangan jika RUPS tersebut dilakukan melalui media elektronik. Notaris sebagai pejabat pembuat akta berperan besar dalam membuat akta ini, sehingga juga turut bertanggung jawab jika akta berita RUPS ini turun menjadi akta di bawah tangan