Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Bank Selaku Kreditor Dalam Sengketa Hak Atas Tanah Yang Dijaminkan Di Bank Dan Masih Dalam Proses Jual Beli Di Ppat (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1018k/Pdt/2

Penelitian yang dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1018K/PDT/2014 tersebut terdapat masalah bahwa penjaminan oleh tergugat yang dalam hal ini adalah pemilik tanah sebelum dibeli oleh penggugat dilakukan pada saat sebelum terjadi proses balik nama dan dalam putusanya MA tidak menjelaskan bentuk ganti rugi yang akan diterima oleh pihak penjamin/ pemegang hak tanggungan (Bank), hal ini dirasa penulis sangat merugikan pihak penjamin dalam kasus ini PT. Permodalan Nasional Madani (Bank). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak Bank dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1018K/PDT/2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deduktif, sumber data yang digunakan adalah data primer berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1018K/PDT/2014, Undang-undang dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data yang diperoleh disajikan secara sistematis, dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Dalam kasus ini dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan gugatan perbuatan melawan hukum adalah mengenai perjanjian jual beli yaitu terdapat dalam pasal 1457 dan pasal 1458 KUHPerdata, yakni telah terjadinya jual beli yang sah saat ditandatanganinya surat pernyataan dihadapan PPAT. Oleh karena itu, bentuk perlindungan hukum terhadap pihak Bank dalam kasus diatas terdapat dalam pasal 18 ayat (4) UUHT yaitu perlindungan hukum yang represif. Droit de suite Bank atas tanah objek sengketa tersebut hilang dengan batalnya hak tanggungan dan hutang debitor (tergugat) kepada pihak Bank tetap harus dilunasi oleh tergugat maka dapat dilakukan sita conservatoir. Jika Penggugat benar-benar merasa berhak atas tanah tersebut, Penggugat juga dapat meminta pembatalan hak tanggungan yang berada di atas tanah tersebut kepada pengadilan