Eksistensi Akta Pengakuan Hutang dalam Pemberian Kredit Bank

Lembaga perbankan mempunyai peranan penting dan strategis tidak saja dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai usaha pokok berupa menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Dana yang bersumber dari masyarakat tersebut adalah sumber dana terpenting bagi perbankan dalam menjalankan kegiatannya. Oleh karena itu Bank harus berhati-hati dalam menyalurkan dana tersebut, agar tidak merugikan masyarakat pemilik dana. Namun, penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada nasabah terdapat risiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, maka setiap pemberian fasilitas kredit oleh lembaga pemberi kredit (Bank) selalu dibuat perjanjian yang secara umum disebut sebagai "Perjanjian Kredit", yang diikuti dengan penerbitan Akta Pengakuan Hutang serta grosse Akta Pengakuan Hutang. Namun tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai Akta Pengakuan Hutang. Penulisan difokuskan pada jenis penelitian yuridis empiris yang meneliti mengenai eksistensi Akta Pengakuan Hutang dalam penyaluran kredit perbankan beserta kekuatan eksekutorial grosse akta pengakuan hutang. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui kebijakan masing-masing Bank dalam menerbitkan Akta Pengakuan Hutang di dalam penyaluran kreditnya. Alasan peneliti meneliti di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. adalah karena kedua bank tersebut merupakan bank terbesar di Indonesia yang banyak menyalurkan kredit, serta di Kantor Notaris I Nyoman Mustika, S.H., dan Notaris Evi Susanti Panjaitan, S.H., karena profesi Notaris yang berwenang untuk mengeluarkan Grosse Akta Pengakuan Hutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Akta Pengakuan Hutang dalam penyaluran kredit perbankan ternyata ada perbedaan, bahwa di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menerbitkan Akta Pengakuan Hutang dalam kredit skim tertentu, sedangkan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sama sekali tidak pernah menerbitkan Akta Pengakuan Hutang. Adapun berdasarkan penelitian di Notaris, bahwa menurut Ibu Evi Susanti Panjaitan, S.H., sifat grosse Akta Pengakuan Hutang ada 3 (tiga) macam yaitu : bersifat sepihak hanya dibuat oleh pihak debitur sebagai pihak yang mempunyai hutang, bersifat accessoire grosse akta tersebut selalu mengikuti perjanjian pokoknya, dan bersifat tidak terpisah. Menurut Bapak I Nyoman Mustika, S.H. kekuatan eksekutorial dari grosse Akta Pengakuan Hutang sama seperti keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht)