Keserasian Pengaturan Fungsi Pengawasan Dan Pengaturan Pada BI, PPATK Dan LPP Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Upaya-upaya Indonesia untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana Pencucian Uang adalah dengan merumuskan suatu perundang-undangan, yaitu yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, selain itu upaya tersebut juga tercermin dengan adanya lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan dan pengaturan dalam rangka melaksanakan tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tugas tersebut diemban oleh PPATK dan sebelum PPATK resmi beroperasi tugas dan wewenang PPATK yang berkaitan dengan pengawasan terhadap penerimaan dan analisis transaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan, dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), kemudian didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut juga dirumuskan sebuah lembaga yang bernama Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP). Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis problem hukum yang timbul dari pengaturan mengenai keberadaan Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap tindak pidana pencucian uang seperti halnya BI dan PPATK. Penelitian ini dibuat berdasarkan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan konsep. Sebagai hasil penelitian, didalam pengaturan mengenai LPP tersebut ditemukan ketidakpastian hukum karena kewenangan, tugas dan fungsi yang dimiliki oleh LPP tidak dijabarkan lebih lanjut didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, selain itu juga ditemukan ketidakseraian pada pengaturan mengenai LPP dengan pengaturan terhadap PPATK, yaitu didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan LPP sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor, sedangkan kewenangan tersebut telah dijabarkan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh PPATK dalam rangka pelaksanaan tugas mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, kemudian didalam penelitian ini juga dibahas mengenai pengaturan mengenai fungsi pengawasan dan pengaturan PPATK, BI dan LPP terhadap tindak pidana pencucian uang pada masa mendatang