Prinsip Kehati-Hatian Notaris Pada Proses Take Over Pembiayaan Kprs Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqisah ( Studi Di Bank Muamalat Indonesia Tbk.)

Notaris sebagai rekanan Bank mempunyai peranan yang sangat besar dalam membantu Bank untuk mengadakan perikatan perjanjian dan perikatan jaminan kredit perbankan. Take over kredit/pembiayaan adalah pembiayaan dengan cara pengalihan hutang dari kreditur lama kepada kreditur baru oleh debitur, yang disebut juga dengan subrogasi dalam KUHPerdata. Take over kredit mempunyai potensi masalah apabila dalam pelaksanaannya dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pada prosesnya dibutuhkan sikap kehati-hatian dan ketelitian dari seorang Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (2) butir e, dan Pasal 16 ayat (1) butir a, merupakan dasar dari penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik. Akibat dari tidak diindahkannya prinsip kehati-hatian oleh Notaris, dapat mengakibatkan akta cacat hukum sehingga terhadap akta tersebut dapat diajukan pembatalan ataupun batal demi hukum. Seorang Notaris dapat diancam dengan sanksi-sanksi sebagai bentuk pertangungjawabannya. Ada tiga aspek bentuk pertanggungjawaban Notaris, yaitu aspek tanggung gugat Keperdataan, aspek tanggung jawab Pidana, dan aspek tanggung jawab Administratif. Selain itu Notaris dapat juga dikenakan sanksi Kode Etik Notaris. Sanksi perdata dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata apabila perbuatan tersebut menimbulkan suatu kerugian bagi pihak lain. Sanksi pidana dikenakan Pasal 266 KUHPidana apabila terbukti memasukkan keterangan palsu, Sanksi administrasi apabila Notaris terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatannya. Sanksi Kode Etik diberikan apabila Notaris terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan kode etik. Untuk itu dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum seorang Notaris harus bersikap seksama dan menegakkan prinsip kehati-hatian agar akta otentik yang dibuat oleh Notaris dapat menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihaknya