Efektivitas Pelaksanaan Penandatanganan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang Waktu Penandatanganannya Tidak Dilakukan secara Bersamaan (Studi di Kantor Notaris Kecamatan Kedungkandang dan

Notaris adalah orang yang berwenang untuk membuat alat pembuktian tertulis yang otentik. Hal ini terdapat pada Pasal 1 Undang-U ndang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa: “Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya”.Dalam dunia praktek tidak jarang bahwa penandatanganan akta Notaris oleh salah satu pihak yang tidak dilakukan dihadapan Notaris. Sebagai contoh, keadaan ini sering terjadi berkaitan dengan penandatanganan akta-akta Notaris yang berhubungan dengan dunia perbankan seperti penandatanganan Akta Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Dengan demikian penting untuk dibahas mengenai: pertimbangan para pihak dalam pembuatan akta SKMHT tidak hadir pada waktu yang bersamaan dalam penandatanganan akta SKMHT, implikasi hukum terhadap akta SKMHT yang waktu penandatanganannya tidak dilakukan secara bersamaan, dan formulasi model efektivitas pelaksanaan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap penandatanganan akta SKMHT yang waktu penandatanganannya tidak dilakukan secara bersamaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah jenis penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan para pihak dalam pembuatan akta SKMHT tidak hadir pada waktu yang bersamaan dalam penandatanganan Akta SKMHT yakni: Pihak Debitur tidak mengerti akibat hukum dari tanda tangan pada waktu yang tidak bersamaan, Pihak bank mempunyai banyak kesibukan sehingga tidak dapat hadir pada waktu penandatanganan akta SKMHT, Akad kredit hanya sebagai formalitas agar dapat meminjam uang pada bank, Efisiensi waktu, Hampir semua tanda tangan dilakukan pada waktu yang bersamaan oleh para nasabah (debitur) kecuali apabila ada nasabah yang sakit, hanya pihak bank yang sering tidak melakukan tanda tangan pada waktu yang bersamaan, dan Pada kredit dalam jumlah besar, pihak bank hadir dan melakukan tanda tangan pada waktu yang bersamaan. Implikasi hukum Akta SKMHT yang waktu penandatanganannya tidak dilakukan secara bersamaan oleh para penghadap akan mengakibatkan suatu akta SKMHT akan menjadi batal demi hukum. Serta, formulasi model efektivitas pelaksanaan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap penandatanganan akta SKMHT yang waktu penandatanganannya tidak dilakukan secara bersamaan yakni: Para pihak tanda tangan pada waktu yang bersamaan, dan Penambahan isi dari pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya untuk Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dapat dibuat dalam bentuk akta relaas atau akta berita acara