Kajian Yuridis terhadap Dasar Hukum Hakim Membatalkan Hak Tanggungan yang Disebabkan oleh Batalnya Jual Beli Obyek Hak Tanggungan Karena Diperoleh Secara Melawan Hukum

Pengikatan obyek jaminan kredit bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi bank dalam menguasai obyek jaminan kredit sepanjang dilakukan melalui lembaga jaminan. Setelah Undang-Undang Hak Tanggungan diberlakukan, UU No. 4 Tahun 1996, setiap debitur yang menjaminkan tanah dan/ atau bangunan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan kredit yang diterimanya wajib untuk menandatangani Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), atau Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang kemudian didaftarkan pada Kantor Pertanahan tempat tanah tersebut didaftarkan. Penelitian ini mengkaji mengenai dasar putusan hakim dalam membatalkan Hak Tanggungan yang disebabkan oleh batalnya jual beli Hak Tanggungan yang diperoleh secara melawan hukum. Upaya yang ditempuh oleh kreditur (bank) untuk menghindari hal tersebut karena pengikatan atas obyek jaminan kredit bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak bank dalam menguasai obyek jaminan kredit, sepanjang dilakukan melalui lembaga jaminan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif berdasarkan argumentasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, yaitu UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 dan pendekatan kasus dengan meneliti putusan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian, yang menjadi dasar hukum hakim membatalkan Hak Tanggungan yang disebabkan oleh batalnya transaksi Hak Tanggungan yang diperoleh secara melawan hukum adalah adanya transaksi pura-pura dari obyek Hak Tanggungan yang dijadikan sebagai obyek jaminan oleh debitur karena obyek tersebut terbukti milik pihak lain. Upaya yang harus ditempuh oleh bank untuk menghindari pembatalan Hak Tanggungan tersebut adalah dengan menanyakan kepada pihak yang menempati obyek jaminan bila obyek jaminan ditempati oleh pihak lain pada saat bank melakukan survey lapangan. Pihak Bank seharusnya membuat surat pernyataan untuk mengetahui status pihak yang menempati obyek jaminan tersebut apakah sebagai peminjam atau penyewa rumah