Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terkait Cover Note Apabila Debitur Wanprestasi Atas Sertifikat Hak Tanggungan.

Pemberian kredit dalam dunia perbankan harus berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam memberikan kredit, kreditur harus memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Keyakinan tersebut dapat diperoleh kreditor dengan melakukan penilaian yang seksama, antara lain ialah penilaian terhadap jaminan yang diberikan oleh debitor. Didalam penjelasan pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan yang menjelaskan bahwa hak atas yang bukti kepemilikannya masih berupa petuk dan girik dapat dimungkinkan untuk dijadikan agunan dengan syarat harus dilakukan bersamaan dengan permohonanpendaftaran hak atas tanah tersebut. Dalam proses pemberian kredit kepada debitur, tidak lepas dari seorang Notaris/PPAT, karena Notaris/PPAT akan membatu kreditur membuatkan perjanjian kredit yang kemudian akan diikuti dengan adanya perjanjian jaminan kredit. Dalam proses pembuatan perjanjian jaminan tersebut membutuhkan waktu yang tidak pasti sedangkan debitur sendiri ingin segera kredit yang diajukannya segera di cairkan, sedangkan proses administrasi yang di urus oleh Notaris masih belum terselesaikan. Maka untuk itu, seorang notaris mengeluarkan Cover Note. Pengeluaran Cover Note oleh notaris di lakukan setelah adanya kesepakatan dengan pihak kreditur, sehingga dengan adanya Cover Note tersebut kreditur dapat mencairkan kredit kepada debitur ketika dokumen-dokumen yang ada pada Notaris masih dalam proses penyelesaian. Namun jika dilihat di dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada yang memuat bahwa seorang notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk mengeluarkan Cover Note dalam proses pemberian kredit kepada debitur. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang di ambil adalah bagaimana akibat hukum yang diterima oleh kreditur terkait Cover Note apabila debitur wanprestasi atas sertifikat hak tanggungan, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum kreditur terkait Cover Note apabila debitur wanprestasi atas sertifikat hak tanggungan Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normative, serta pendekatan penelitian menggunakan Metode Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach), dan pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil dari penelitian ini adalah akibat hukum yang di timbulkan terkait Cover note apabila debitur wanprestasi ialah kreditur tidak memiliki kepastian hukum mengenai jangka waktu berakhirnya Cover Note , sehingga apabila debitur mengalami wanprestasi, kreditur tidak dapat menjadi kreditur preferen karena sertifikat Hak Tanggungan yang diurus oleh seorang Notaris masih belum dapat diketahui kapan akan diserahkan kepada kreditur. Selain itu akibat hukum yang timbul ialah Cover note tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik meskipun yang mengeluarkan Cover note tersebut ialah seorang notaris. Ada 2 perlindungan hukum yang digunakan digunakan oleh debitor terkait cover note apabila debitur mengalami wanprestasi ,pertama perlindungan hukum preventif, yaitu pembuatan perjanjian jaminan kredit harus tunduk kepada hukum perjanjian dan prinsip-prinsip kehatian-hatian perkreditan yang sehat secara efektif atau dapat melakukan restrukturisasi kredit kepada debitur, Perlindungan Hukum Represif, yaitu mengajukan sita eksekusi atas objek jaminan yang tertuang didalam perjanjian kredit tersebut