Penyerahan Jaminan Kebendaan oleh Pasien kepada Rumah Sakit Swasta dalam Kontrak Terapeutik

Pengertian rumah sakit menurut WHO adalah suatu bagian penyeluruh dari organisasi sosial dan medis berfungsi memberikan pelayanan Kesehatan yang lengkap kepada masyarakat, baik kuratif maupun rehabilitatif. Hal menarik disini adalah adanya konflik norma yang mengatur tentang rumah sakit yakni dalam UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pasal 29 mengatur bahwa Rumah Sakit wajib melaksanakan fungsi sosial, wajib memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, namun dalam pasal 21 disebutkan bahwa Rumah Sakit Privat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero. Sementara itu, masyarakat sendiri saat ini cukup sulit untuk bisa menjangkau biaya berobat di rumah sakit yang cenderung meningkat dengan persediaan uang yang dimiliki. Untuk bisa mengajukan kredit di Perbankan, seseorang menyerahkan jaminan kebendaan ke Bank dengan tujuan memperoleh pinjaman guna membayar biaya pengobatan (jenis kredit multi guna sekalipun), sulit rasanya untuk direalisasikan. Meskipun menciderai nilai etika profesi Dokter sebagaimana sumpah yang telah diucapkannya yakni untuk mengutamakan keselamatan jiwa manusia, namun realita di masyarakat, keadilan dan manfaat menjadi sesuatu yang penting untuk diwujudkan, salah satunya adalah penyerahan jaminan kebendaan oleh pasien terhadap rumah sakit swasta. Legalitas atas proses ini akan memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Namun demikian Kontrak Terapeutik yang berupa Persetujuan Tindakan Kedokteran tidak bisa digunakan sebagai Perjanjian Pokok untuk kemudian dilekati dengan Perjanjian jaminan, tetapi perlu dibuatkan suatu perjanjian pelayanan kesehatan tersendiri yang berisi kesepakatan kedua belah pihak yakni Pasien dan Rumah Sakit tentang pelayanan kesehatan, hak dan kewajiban para pihak, termasuk mengenai biaya yang harus dibayar oleh pihak Pasien, serta menyebutkan pula mengenai penyerahan jaminan kebendaan, serta konsekwensinya jika ternyata Pasien tidak bisa melunasi kewajibannya atas biaya pengobatan yang telah diperolehnya