Pemberian Jaminan Bank Garansi Oleh Bank Dalam Pelaksanaan Pemborongan Proyek PT Nusa Patria Di Kabupaten Mojokerto

Pelaksanaan fungsi jaminan oleh bank dalam pemberian jaminan terhadap pelaksanaan pembangunan proyek (usaha konstruksi) yang dilaksanakan oleh pemborong. Apabila pengusaha konstruksi memenangkan proyek tersebut, pengusaha tersebut harus menyerahkan performance bond (bank garansi pelaksanaan) untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan proyek tersebut. .Dasar hukum bank garansi adalah perjanjian penanggungan (borgtocht) yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1820 s/d Pasal 1850. Untuk menjamin kelangsungan bank garansi, maka penanggung atau penjamin suatu Bank garansi memiliki hak istimewa memilih undang-undang,yaitu untuk memilih salah satu,menggunakan pasal 1831 KUH Perdata atau pasal1832 KUH Perdata. Oleh karena itu, penulis tertarik pada dua permasalahan yaitu; Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian Bank garansi. Apa upaya hukum bank pemberi bank garansi untuk menghindari kerugian akibat wanprestasi dari pengusaha konstruksi yang diberi bank garansi, adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, sedangkan pendekatan penelitian ini yaitu sosiologi hukum, yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan intereraksi system hukum terjadi di masyarakat, teknik pengumpulan dan analisis data yang dipergunakan adalah deskriftik analitik yaitu teknik analisis dalam susunan-susunan untuk menginterpretasikan data. Hasil dari penelitian ini. hubungan para pihak dalam perjanjian bank garansi merupakan perjanjian penangguhan. Dalam perjanjian penangguhan di atur pada KUH Perdata dalam buku ketiga bab XVII pasal 1820 sampai dengan pasal 1850. Perjanjian ini adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga, guna kepentingan kreditur berjanji dan mengikat diri, akan memenuhi kewajiban debitur, jika si debitur sendiri tidak memenuhi kewajiban yang di perjanjikan. adapun upaya diketahui pihak pemborong tidak memberikan nilai jaminan yang cukup ketika melakukan perjanjian bank garansi. Kenyataan ini membuat bank pemberi garansi harus meminta benda-benda maupun kekayaan milik pemborong untuk di sita terlebih dahulu guna melunasi hutangnya