Keabsahan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Harta Waris Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Ahli Waris

Perjanjian kredit menciptakan suatu hubungan hukum antara pihak bank dengan debitor. Hubungan tersebut adalah suatu perikatan yang dibangun atas perjanjian kredit yang diadakan antara bank dengan debitor.Lembaga perbankan berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan yang mempunyai peranan strategis. Guna menjamin keamanan agar terhindar dari resiko tersebut, maka ada keharusan untuk mengadakan jaminan di dalam pemberian kredit. Pada perjanjian kredit dengan jaminan berupa harta waris yang dilakukan oleh pihak suami, maka pihak suami harus mendapatkan persetujuan yaitu berupa tanda tangan dari pihak istri. Pada saat istri berhalangan untuk menandatangani perjanjian tersebut, harus ada kuasa yang diberikan kepada suami dalam bentuk kuasa notariil (surat kuasa yang dibuat dihadapan notaris). Hal ini merupakan syarat prosedural yang diberikan dalam perjanjian kredit untuk menerapkan manajemen risiko. Perjanjian Kredit sebagai tanda kesepakatan, sehingga baik suami maupun istri menjadi pihak dalam perjanjian, apabila suami/istri meninggal dunia, maka ahli waris berhak untuk menandatangani atau memberikan persetujaun atas perjanjian kredit tersebut karena jaminan yang digunakan adalah merupakan harta bersama. Hal ini berkaitan dengan status kredit dalam perkawinan dimana sebagai jaminan adalah harta bersama maka termasuk dalam hutang bersama sehingga menimbulkan tanggung jawab bersama dalam pelunasannya. Sesuai dengan fungsi Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, perjanjian tersebut menentukan batal atau tidaknya perjanjian pengikatan jaminan yang merupakan perjanjian assessoir (perjanjian tambahan). Oleh karena itu perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagai mana ditentukan dalam Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata khususnya pada syarat subyektifnya maka dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan