Akibat Hukum Pemutusan Perjanjian Kerjasama Pemotongan Gaji Secara Sepihak Oleh Juru Bayar Terhadap Pihak Bank Pada Kredit Golongan Berpenghasilan Tetap (Studi Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Madiun

Fasilitas kredit dibutuhkan oleh masyarakat baik oleh perorangan maupun badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya ataupun untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Baik kegiatan yang menyangkut produktif maupun kegiatan yang bersifat konsumtif. Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan akibat hukum pemutusan perjanjian kerjasama pemotongan gaji secara sepihak oleh juru bayar terhadap pihak bank pada kredit golongan berpenghasilan tetap dan upaya hukum yang dapat diambil oleh kreditor Bank Rakyat Indonesia apabila mengalami kerugian, berkaitan dengan adanya pemutusan perjanjian kerjasama pemotongan gaji secara sepihak oleh juru bayar. Sedangkan manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dapat menambah bahan referensi sebagai ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang ingin mempelajari tentang penyaluran kredit golongan berpenghasilan tetap. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka atas permasalahan yang pertama dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan sebuah perjanjian yang dibuat antara pihak kreditur dengan pihak debitur, apabila dikemudian hari, dari debitur tidak dapat melaksanakan pemenuhan dari kewajiban-kewajibannya, maka debitur, melakukan bentuk upaya penghentian perjanjian kerjasama secara sepihak. Sedangkan atas permasalahan yang kedua yakni upaya yang dilakukan oleh kreditur dalam hal debitur yang dalam hal ini dari pihak juru bayar memutuskan perjanjian kerjasama dengan melakukan yang awalnya BRI pindah BNI: pertama, yang dilakukan oleh pihak bank adalah dengan melakukan pendekatan yang dilakukan oleh team marketing. kedua, diadakannya musyawarah untuk memperoleh mufakat, dan ketiga dilakukan restrukturisasi kredit/perpanjangan