Efektifitas Tugas Pokok Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Studi di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malang)

Berdasarkan isi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang isinya : Pembentukan koperasi sebagaimana dalam pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar. Koperasi didirikan dengan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar (Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992) yang dapat dibuat dalam bentuk notariil atau dibawah tangan karena dalam penjelasan Pasal 7 tersebut tidak dijelaskan secara tegas tentang cara membuat akta pendirian, bahkan dalam peraturan pelaksanaannya juga tidak diatur secara jelas tentang cara membuat akta pendirian. Hal perubahan anggaran dasar koperasi diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, bahwa perubahan anggaran dasar koperasi dapat dibuat dalam bentuk notariil atau di bawah tangan. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan hukum bidang perkoperasian yang berkaitan dengan proses, prosedur, tata cara pendirian perubahan anggaran dasar koperasi diperlukan upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap akta-akta perkoperasian dengan menggunakan akta otentik. Melalui akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Untuk perlindungan hukum bagi koperasi, maka Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi. Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut : (1) Mengapa dalam pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malang tidak dibuat menurut ketentuan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi ? (2) Bagaimana implikasi yuridis atau akibat hukumnya bagi koperasi yang Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tidak dibuat sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya ? (3) Bagaimana upaya mengefektifkan ketentuan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi ? Dalam metode penelitian yang digunakan pada penelitian tesis ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu melihat kajian hukum dari segi aspek sosiologinya. Adapun pendekatan ini dilakukan dengan meneliti peristiwa nyata yang terjadi, dimana dalam pendirian koperasi belum tentu akta perubahan anggaran dasar koperasinya berbentuk akta otentik akta notaris dengan segala konsekuensi hukumnya. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara (interview) mendalam yang dilakukan secara bebas terpimpin dengan responden dalam rangka pengumpulan data yang lebih jelas dengan memakai pedoman wawancara (interview guide) yaitu catatan-catatan kecil yang berisi pokok permasalahan yang diteliti dengan berbagai macam pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menggunakan teknik penelusuran pustaka dan dokumentasi berupa akta koperasi, peraturan-peraturan, buku-buku serta artikel yang mendukung data primer. Kerangka teori yang digunakan dalam tesis ini antara lain teori badan hukum, teori pertanggungjawaban dan teori penegakan (efektifitas) hukum. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam tesis ini antara lain tinjauan umum tentang akta; dasar hukum, tujuan pendirian dan prinsip koperasi di Indonesia; fungsi peran dan tugas notaris. Setelah dilakukan penelitian yang diuraikan dalam pembahasan maka kesimpulan dari tesis ini antara lain, untuk rumusan masalah pertama, pemerintah (dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) kurang mengertinya fungsi dari akta otentik yang dibuat notaris, masyarakat masih menganggap bahwa akta yang dibuat notaris pembuat akta koperasi dirasa cukup mahal dibandingkan sebelum adanya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi. Kesimpulan untuk rumusan masalah kedua yaitu, sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, akta koperasi tersebut dibuat dengan akta dibawah tangan, yang artinya, akta koperasi itu tidak dibuat dihadapan atau oleh pejabat atau pejabat umum seperti notaris, sehingga tidak ada yang menjamin kebenaran isi akta koperasi. Kehendak dari pengurus koperasi dianggap sebagai kehendak koperasi. Akan tetapi perbuatan-perbuatan pengurus yang bertindak atas nama koperasi, pertanggungjawabannya terletak pada pengurus koperasi dengan semua harta bendanya. Akta koperasi yang salah satunya Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dengan adanya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, pembuatan akta tersebut dengan akta otentik yang fungsinya sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata. Dan kesimpulan untuk rumusan masalah ketiga yaitu, notaris harus memberikan penjelasan kepada para anggota atau pengurus koperasi tersebut bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, sehingga apabila para pengurus atau anggota koperasi ingin membuat akta perubahan anggaran dasar terhadap koperasi atau pun akta perubahan susunan pengurus koperasi tersebut, maka para pengurus atau anggota harus membuatnya di notaris, karena notarislah yang berwenang untuk membuat akta perubahan anggaran dasar koperasi atau akta perubahan susunan pengurus koperasi