Kajian Yuridis terhadap Akta Otentik Berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Kaitannya dengan Pasal 16 Ayat (1) Huruf L UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) mengatur hal baru dalam hal penyelenggaraan RUPS yang dapat dilakukan melalui media telekonferensi, yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUPT tersebut, menggunakan pemanfaatan sebuah teknologi sebagai akibat dari adanya perkembangan teknologi yang semakin cepat, dimana kecanggihan teknologi tersebut memungkinkan para pemegang saham dalam melakukan atau melaksanakan RUPS tanpa harus bertatap muka secara langsung atau secara fisik yang berada dalam satu tempat, melainkan dapat dilakukan melalui media telekonferensi yang memungkinkan para pemegang saham saling melihat dan mendengar, serta berpartisipasi aktif dalam rapat. Hal ini merupakan suatu langkah maju yang dapat mempermudah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) dimana pada umumnya RUPS selalu dilaksanakan dengan secara berhadapan langsung secara fisik diantara para peserta rapat. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUPT tersebut, bahwa RUPS melalui media telekonferensi menimbulkan permasalahan dan pertanyaan bagaimanakah kedudukan akta otentik tentang risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan bagaimanakah keabsahan akta otentik tentang risalah Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi?. Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut digunakan 2 (dua) teori, yakni teori kepastian hukum dan teori keabsahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berarti bahwa masalah yang dikaji dalam penelitian ini akan selalu mengacu pada tinjauan secara umum, baik secara normatif maupun berdasarkan pandanganpandangan dari pakar hukum. Risalah RUPS sebagai hasil dari RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas tidak diharuskan untuk dituangkan dalam bentuk akta otentik, artinya Perseroan Terbatas tersebut dapat memilih sesuai dengan kesepakatan para pemegang saham, apakah akan dituangkan ke dalam akta otentik ataupun dengan akta di bawah tangan, namun terdapat pengecualian apabila hasil RUPS mengenai perubahan Anggaran Dasar harus dituangkan ke dalam akta otentik, hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (4) UUPT, karena perubahan anggaran dasar tersebut harus mendapat persetujuan ataupun diberitahukan oleh dan kepada Menteri. Risalah RUPS melalui media telekonferensi yang dituangkan ke dalam akta otentik oleh Notaris tidak sah sebagai akta otentik, karena Notaris melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN yang mengharuskan kehadiran secara fisik para pihak dalam proses pembuatan akta otentik, sehingga menyebabkan akta otentik tersebut akan memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagai akibat dari adanya pelanggaran dari Pasal 16 ayat (1) huruf l tersebut