Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Atas Jaminan Berupa Piutang Berdasarkan Surat Daftar Piutang Yang Dibuat Oleh Pemberi Fidusia (Studi Terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tenta

Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan perlindungan hukum bagi penerima fidusia piutang. Pemilihan tema dilatarbelakangi adanya kekaburan hukum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur piutang sebagai salah satu objek jaminan fidusia. Kekaburan hukum disebabkan karena belum adanya pengaturan lebih lanjut mengenai jaminan fidusia piutang dan mengakibatkan timbulnya multiinterpretasi terhadap pelaksanaan fidusia piutang di tengah masyarakat. Akibatnya, UUJF belum mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak, yang salah satunya dapat terlihat dalam pembentukan Surat Daftar Piutang yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenaran isinya dan mengakibatkan perlindungan hukum bagi kreditur selaku penerima fidusia piutang tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian di atas, tesis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima fidusia yang jaminannya berupa piutang berdasarkan Surat Daftar Piutang yang dibuat oleh pemberi fidusia dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia? (2) Bagaimana bentuk konstruksi perlindungan hukum bagi penerima fidusia yang objek jaminan fidusianya berupa piutang di masa yang akan datang? Penulisan laporan penelitian tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis preskripif, yaitu penelitian yang yang dilakukan dalam rangka menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi yang diharapkan dapat menjadi pemecahan masalah hukum yang dihadapi dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban bahwa ketentuan dalam Pasal 9 UUJF belum mampu memberikan kepastian hukum bagi penerima fidusia piutang karena tidak adanya pengaturan lebih lanjut dan masih adanya kekaburan hukum mengenai jaminan fidusia piutang. Akibatnya penerima fidusia piutang tidak memperoleh perlindungan hukum dan berpotensi mengalami kerugian di kemudian hari. Solusinya adalah dengan melakukan interpretasi hukum terhadap kekaburan hukum yang ada melalui metode interpretasi gramatikal, sosiologis/teleologis dan restriktif sehingga diperoleh kesimpulan bahwa penerima fidusia piutang membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan hukum secara preventif yang dapat diwujudkan melalui rekonstruksi terhadap Pasal 9 UUJF terkait jaminan fidusia piutang, serta pembentukan konstruksi perlindungan hukum melalui metode penyempitan/pengkonkretan hukum yang berupa peraturan delegasi. Kata kunci : perlindungan hukum, penerima fidusia, jaminan fidusia piutan