Efektivitas Pasal 30 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999, Tentang Jaminan Fidusia (Suatu Penelitian Pasal 30 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999, Tentang Jaminan Fidusia Di Kabupaten Kediri)

Salah satu prodak pembiayaan konsumen (consumer finance) yang cepat berkembang adalah pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan tersebut sangat diminati masyarakat kalangan menengah ke bawah karena kendaraan bermotor efisien membantu menunjang segala aktifitas keseharian, dan untuk pengikatan jaminannya dilakukan secara fidusia yang mengikuti ketentuan undang – undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Pengikatan dengan perjanjian fidusia dibuat dengan akta notaris dan didafatarkan hingga diterbitkan sertifikat jaminan fidusia, dan jika terjadi permasalahan hukum maka kembali berpedoman pada nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan perjanjian pembiayaan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Penelitian dilakukan secara empiris, mengkaji tentang efektivitas pasal 30 nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dengan terjun langsung kelapangan melakukan wawancara responden, mendapatkan data – data, perjanjian pembiayaan untuk dijadikan data primer penelitian, selanjutnya untuk melengkapinya data sekunder didapat dari undang – undang, peraturan – peraturan yang berlaku, dan buku bacaan perpustakaan yang kesemuaanya terkait dengan pokok bahasan, semua data yang terkumpul dilakukan analisa secara kualitatif. Hasil penelitian memberikan keterangan: pasal 30 nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia tidak bisa diterapkan dan masuk dalam lingkup hukum acara perdata yang pelaksanaan eksekusinya seharusnya mengikuti hukum acara perdata (HIR) 224, dimana putusan berkekuatan hukum tetap dan berkekuatan eksekutorial perlu ada putusan penetapan pengadilan, dan pelaksanaan eksekusi hukum perdata tidak bisa berdiri sendiri perlu bantuan pihak berwenang diatur diperaturan protap kepolisian nomor 08 tahun 2011 menunjuk polisi. pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak mengikuti aturan protap polisi nomor 08 tahun 20011, jika dilakukan cara paksa sendiri oleh penerima fidusia (berpiutang) dan memunculkan masalah hukum baru maka bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum. dan hambatan pelaksanaan pasal 30 saat dilakukan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia terjadi karena pelanggaran perjanjian pembiayaan dan undang – undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia