Kedudukan Pelaksana Wasiat dalam Akta Hibah Karena Wasiat (Analisis Yuridis terhadap Pasal 112 Ayat (1) a Butir 3 Huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahu

Ketentuan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA No.3/1997) yakni: “Dalam hal pewarisan disertai dengan hibah wasiat, maka: Akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh Pelaksana Wasiat atas nama pemberi hibah wasiat sebagai pelaksanaan dari wasiat yang dikuasakan pelaksanaannya kepada Pelaksana Wasiat tersebut”. Apabila dikaitkan pada Pasal 1813 KUHPerdata, yakni: “Pemberian kuasa berakhir: salah satunya adalah dengan meninggalnya si pemberi kuasa maupun kuasa”, terlihat jelas terdapat adanya suatu ketidaksinkronan atau konflik norma hukum antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Pemberian kuasa otomatis berakhir dengan meninggalnya pemberi kuasa menurut Pasal 1813 KUHPerdata, namun dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b seorang PPAT membuat akta hibah wasiat dengan dasar adanya surat kuasa dari pemberi kuasa sebagai pemberi hibah wasiat kepada Pelaksana Wasiat, dimana pemberi hibah wasiat telah meninggal dunia. Dengan demikian maka muncul permasalahan mengenai: 1) Bagaimana kedudukan pelaksana wasiat dalam akta hibah karena wasiat berdasarkan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA No.3/1997) dalam kaitannya dengan Pasal 1813 KUHPerdata? 2) Bagaimana akibat hukum terhadap kedudukan pelaksana wasiat dalam akta hibah karena wasiat berdasarkan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA No.3/1997) dalam kaitannya dengan Pasal 1813 KUHPerdata? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conseptual approach ). Kemudian terhadap bahan-bahan hukum akan dideskripsikan dan dianalisis keterkaitan antara satu sama lain dari bahan hukum yang ada. Selain itu dalam pengolahan digunakan metode interpretasi gramatikal (menurut bahasa) yaitu dengan menafsirkan kata-kata dalam Undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Kedudukan pelaksana wasiat dalam akta hibah karena wasiat berdasarkan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA No. 3/1997) dalam kaitannya dengan Pasal 1813 KUHPerdata karena meninggalnya pemberi kuasa (pewaris), mengakibatkan berakhirnya kuasa tersebut. Namun lain halnya untuk pelaksana wasiat ( executeur-testamentair) yang tidak akan berakhir pelaksanaannya dengan meninggalnya salah satu pihak (pewaris). Dan akibat hukum terhadap kedudukan pelaksana wasiat dalam akta hibah karena wasiat berdasarkan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA No. 3/1997) dalam kaitannya dengan Pasal 1813 KUHPerdata yaitu apabila yang dimaksud dalam bunyi dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA No. 3/1997) tersebut adalah dengan menggunakan surat kuasa maka akibat hukum yang timbul yaitu surat kuasa tersebut gugur atau batal demi hukum dengan meninggalnya salah satu pihak. Namun berbeda dengan pelaksana wasiat , dengan meninggalnya pemberi kuasa (pewaris) tidak mengakibatkan berakhir atau gugur atau batal demi hukum