Analisis Akta Penolakan Hak Mewaris oleh Ahli Waris Beda Agama yang Dibuat oleh Notaris (Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1578/pdt.G/2010/PA.JT)

Hal yang melatarbelakangi penulisan tesis ini adalah dalam Kompilasi Hukum Islam, Islam tidak mengenal penolakan hak mewaris dan beda agama tidak saling mewaris, dalam analisis kasus ini, pewaris beda agama menolak warisan yang di perkuat dengan surat pernyataan yang di buat oleh Notaris, sedangkan Notaris tidak berwenang dalam membuat surat pernyataan tersebut. Masalah yang dikaji dalam tesis ini adalah: Apa urgensi akta penolakan warisan oleh ahli waris beda agama yang dibuat di hadapan notaris dan apakah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta dalam putusannya Nomor 1578/Pdt.G/2010/PA.JT untuk menolak gugatan penggugat atas akta penolakan hak waris oleh notaris. Manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Kemudian dibantu dengan bahan-bahan hukum yang akan diuraikan dan dianalisis yang berkaitan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, Akta penolakan warisan oleh ahli waris beda agama yang dibuat di hadapan notaris tidak ada urgensinya, karena: 1) di dalam hukum Islam tanggung jawab ahli waris atas utang-utang pewaris tidak lebih dari harta peninggalan pewaris sebagaimana pasal 175 ayat (2) KHI, 2) notaris tidak mempunyai wewenang membuat akta penolakan warisan dan termasuk wewenang pejabat lain sebagaimana pasal 15 ayat (1) UUJN, dan 3) akta penolakan warisan dibuat oleh pejabat lain dalam hal ini Pengadilan Negeri dengan menerbitkan suatu penetapan penolakan warisan sebagaimana pasal 1058 B.W. Meskipun telah diterbitkan akta atau surat penolakan warisan, ahli waris yang berbeda agama tidak diperkenankan untuk menguasai harta bawaan dan harta gono gini pewaris yang dikuasainya. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta dalam putusannya Nomor 1578/Pdt.G/2010/PA.JT untuk membuat akta penolakan hak waris oleh notaris karena dalam gugatan oleh penggugat tidak dicantumkan pula mengenai harta warisan, sehingga putusannya gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaasrd), merupakan putusan hakim yang secara tegas menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Pada gugatan yang demikian penggugat dapat mengajukan gugatan kembali dan tidak termasuk ne bis in idem, karena materi gugatan belum diperiksa