Paradigma Baru Penyelesaian Pembagian Warisan menurut Hukum Adat Dihadapan Notaris (Studi di Desa Tolango Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara)

Hukum waris merupakan cerminan dari hukum adat sebagai suatu sub sistem hukum di Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus dari negara sebab waris adat ini bersandar pada nilai-nilai, nasihat-nasihat dari para pemuka adat yang oleh masyarakat adat dijadikan suatu undang-undang bagi kaula masyarakat adat. Fokus studi ini mengkaji tentang, sifat suatu akta yang sifatnya di bawah tangan berdasarkan ketentuan adat menjadi akta yang sifatnya autentik melalui beberapa perubahan yang lahir dari kalangan notaris, untuk itu suatu paradigma baru perlu untuk di lakukan demi terwujudnya keadilan di mata hukum. Karakteristik pembagian warisan berdasarkan ketentuan hukum adat di desa tolango merupakan suatu bentuk kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia, namun dalam perjalannya ternyata kebiasaan pembagian warisan berdasarkan ketentuan hukum adat masih banyak menimbulkan konflik. Peran notaris dalam mengakomodir kepentingan masyarakat adat dirasa penting mengingat perbuatan hukum dalam lapangan waris memerlukan alat bukti berupa akta, sebab dalam konteks sosial perbuatan waris yang berdasarkan ketentuan adat ini sering memicu terjadinya konflik disebabkan adanya ketidakseimbangan dan ketidakharmonisan antara masyarakat adat di desa tolango. Hakikat dari paradigma baru ini yaitu perubahan cara pandang masyarakat adat bahwa pentingnya akta autentik dalam perbuatan waris berdasarkan ketentuan hukum adat melalui ide/gagasan baru dari kalangan notariat, dengan cara memadupadankan nilai dasar yang lahir dari masyarakat adat dengan kewenangan notaris. Kewenangan yang diberikan oleh negara kepada notaris untuk membuat segala macam bentuk perjanjian tidak terkecuali perjanjian warisan berdasarkan ketentuan hukum adat, meskipun tidak dipungkiri bahwa pembagian waris bisa ditempuh berdasarkan hukum Islam dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjalanannya ternyata pembagian waris berdasarkan adat bukan hanya sifatnya di bawah tangan tetapi bisa juga dijadikan alat bukti autentik, hanya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masyarakat adat kurang mengatahuinya. Untuk itu peran dari Majelis Pengawas Daerah lebih bisa di optimalkan untuk dapat mempublikasikan kewengan notaris dikalangan masyarakat adat. Penyelesaian pembagian warisan berdasaran hukum adat memerlukan seorang mediator yang tadinya ketua adat digantikan perannya oleh seorang notaris termasuk penyelesaian yang dilakukan di desa tolango, sebab produk akta yang dihasilkan oleh seorang notaris dengan seorang ketua adat itu jelas berbeda dari sisi pembuktiannya