Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Waris Yang Dikuatkan Oleh Lurah Dan Camat Terhadap Anak Angkat Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan

Pernyataan pewaris itu sendiri adalah surat yang berisi informasi tentang kapan seseorang meninggal dan siapa pun ahli waris. Untuk mendapatkan kekuatan bukti yang lebih solid, sertifikat warisan biasanya juga disaksikan oleh dua saksi yang menandatangani surat itu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 42 (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Lahan. Masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana posisi pengabaian hukum pewarisan didorong oleh para kepala desa untuk mengadopsi anak-anak tanpa melalui keputusan pengadilan dan apa efek hukum pengabaian warisan kepada anak adopsi tanpa melalui keputusan pengadopsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, memposisikan surat affidavit hukum kepada anak asuh tanpa surat perintah pengadilan dan untuk menentukan konsekuensi hukum WEIR yang berkaitan dengan posisi anak-anak yang tidak melalui perintah pengadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan legislasi dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa posisi yang diadopsi anak dalam surat pernyataan warisan masih berlaku dan dapat ditegakkan dengan penunjukan sesuai dengan Pasal 9, ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan adopsi dan semua ahli waris. setuju untuk berbagi harta ini kepadanya. Jika dilihat dari Hukum Islam dari Quran Surat Al-Ahzab dan Pasal 174 Ayat (1) KHI, maka efek hukum dari surat itu telah menjadi nol dan batal. Kata kunci: berdiri legal, pengabaian warisan, anak asu