Analisis Kesesuaian Pasal 209 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Hukum Waris Islam Berkaitan dengan Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian ketentuan Pasal 209 tentang pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI berdasarkan hukum waris Islam. Metode penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan tiga macam pendekatan yaitu : a. pendekatan perundang-undangan untuk meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi landasan wasiat wajibah; b. pendekatan konseptual untuk meneliti konsep yuridis yang mengatur wasiat wajibah; c. pendekatan analisis konsep hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam kitab-kitab suci dan peraturan perundang-undangan. Anak angkat dalam hukum waris Islam tidak dikenal, karena orang tua angkat dan anak angkat tidak memiliki hubungan nasab sehingga tidak dapat saling mewaris. Wasiat wajibah yang diberikan terhadap anak angkat berdasarkan Pasal 209 KHI bukanlah kehendak dari pewaris sendiri tetapi karena perintah undang-undang. Menurut peneliti wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat kurang tepat karena masih dimungkinkan adanya ahli waris yang lebih dekat (dalam hal ini nasabnya) dengan pewaris misalnya ahli waris dzul furudl,ashabah dan dzul arham. Pemberian terhadap anak angkat lebih tepat jika dalam bentuk hibah oleh pewaris sehingga adil juga bagi para ahli waris. Pembagian harta warisan melalui musyawarah oleh para ahli waris maupun pemberian terhadap anak angkat oleh ahli waris melalui musyawarah adalah langkah terbaik karena porsi keadilan bagi masing-masing orang tidak sama. Bisa jadi anak angkat lebih mampu dari ahli waris sesungguhnya atau sebaliknya sehingga mengikhlaskan bagiannya pada para ahli waris ataupun anak angkat yang lebih membutuhkan. Keadaan tersebut dilakukan bila para ahli waris sudah mengetahui haknya masing-masing dan merelakan bagiannya. Unsur kemaslahatan dan keadilan seperti inilah yang diharapkan dalam hukum Islam sehingga menimbulkan hubungan baik serta kemanfaatan yang tepat sasaran