Surat Keterangan Waris bagi Ahli Waris Hasil Perkawinan Campuran antar Golongan Penduduk Indonesia (Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan)

Dalam Tesis ini, penulis mendiskripsikan dan menganalisis surat keterangan waris bagi ahli waris hasil perkawinan campuran antar golongan penduduk Indonesia dengan merumuskan dua pokok permasalahan, yaitu tentang dasar hukum penggolongan surat keterangan waris sesuai pasal 111 ayat (1) huruf c angka (4) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan tentang siapa yang berwenang membuat surat keterangan waris bagi ahli waris hasil perkawinan campuran dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Latar belakang dipilihnya permasalahan ini adalah belum adanya peraturan secara khusus tentang surat keterangan waris, hanya di dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah surat keterangan waris diatur namun berdasarkan golongan penduduk, namun dalam kenyataannya saat ini telah berlaku Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan yang tidak mengenal penggolongan dan banyak terjadi perkawinan campuran karena masyarakat tidak lagi memandang golongan. Anak hasil perkawinan tersebut juga dapat berkedudukan sebagai ahli waris yang tentunya juga membutuhkan suatu surat keterangan waris. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatis artinya mengkaji suatu permasalahan hukum yang difokuskan mengkaji tentang norma-norma yang berkaitan dengan surat keterangan waris yang dibuat berdasarkan golongan penduduk dan kewenangan dari para pembuat surat keterangan waris. Kemudian seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan interpretasi gramatikal, historis dan futuris. Hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan sebagai berikut, bahwa dasar hukum penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan waris adalah pasal 131 dan 163 Indische Staatregeling, yang saat ini tidak berlaku lagi karena surat keterangan waris merupakan hukum pembuktian, bukan hukum waris yang masih menggunakan penggolongan penduduk. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, maka anak hasil perkawinan campuran juga merupakan warganegara Indonesia, dan yang berwenang membuat surat keterangan waris sebaiknya adalah notaris dengan berdasar pada data materiil yang berasal dari Pencatatan Sipil. Saran yang diberikan adalah bagi pemerintah diharapkan segera membentuk suatu peraturan perundang-undangan tentang surat keterangan waris, bagi Badan Pertanahan Nasional diharapkan mengubah atau membuat peraturan tentang surat keterangan waris yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dan bagi notaris diharapkan memperjuangkan kewenangannya membuat akta otentik tanpa melihat golongan penduduk dari para pihak