Analisis Yuridis Penggolongan Penduduk dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis dasar alasan adanya penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan hak waris ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan, mendeskripsikan dan menganalisis konsekuensi yuridis dari surat keterangan hak waris yang dibuat oleh notaris dengan adanya penggolongan penduduk. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan historis. Berdasarkan hasil penelitian, adanya aturan penggolongan penduduk ini karena aturan pembuatan surat bukti keterangan sebagai ahli waris dibuat pada saat di Indonesia masih terdapat penggolongan penduduk. Namun, setelah adanya aturan lain yang meniadakan penggolongan penduduk, aturan pembuatan surat bukti keterangan sebagai ahli waris tidak segera diganti untuk menyesuaikan. Padahal penggolongan penduduk seperti itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Sehingga surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris dengan dasar hukum ada penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain sehingga dasar hukum tersebut cacat, berimplikasi pada produk hukum yang dihasilkan tersebut juga cacat