Pendaftaran Hak Cipta melalui Jasa Notaris (Analisis Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta)

Hal yang melatarbelakangi penulisan tesis ini adalah yakni kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan, mengenai kewenangan Notaris atau peran notaris untuk melakukan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai Hak cipta. Masyarakat lebih mempercayai Notaris, sehingga mendaftarkan ciptaannya melalui jasa notaris. Masalah yang dikaji dalam tesis ini adalah: Bagaimana analisis yuridis terhadap Pasal 37 Undang-undangNomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta terkait pendaftaran hak cipta melalui jasa notaris dan Bagaimana konstruksi hukum untuk meningkatkan perlindungan hukum kepada masyarakat yang melakukan pendaftaran hak cipta melalui jasa notaris. Manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Kemudian dibantu dengan bahan-bahan hukum yang akan diuraikan dan dianalisis yang berkaitan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam Pasal tersebut memiliki kelemahan yang fundamental, yakni: tidak mencerminkan Asas kedapatlaksanaan dan menurut teori kebutuhan hukum sebuah aturan yang dibuat oleh pihak yang berkuasa haruslah memfokuskan pada kepentingan masyarakat yang lebih besar. Haruslah pro rakyat bukan untuk kepentingan mereka yang berkuasa. Di sini masyarakat mengalami kesulitan dalam mendaftarkan ciptaannya yang dikarenakan letak Dirjen Haki terlalu jauh, pengetahuannya yang kurang dan bahkan banyak yang tidak mengenal konsultan Haki. Maka masyarakat yang lebih dekat dengan Notaris, mempercayakan pendaftaran ciptaannya kepada Notaris, karena mendapatkan pelayanan langsung. Untuk itu perlu dibentuk peraturan yang memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan ciptaannya, yakni peraturan mengenai Notaris yang bisa menjadi Kuasa dalam pendaftaran Hak Cipta. Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka sebaiknya pemerintah, merevisi Pasal 37 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang lebih mencerminkan Asas kedapatlaksanaan. Sehingga notaris mendapat wewenang untuk menjadi kuasa dalam pendaftaran Hak Cipta melalui prosedur yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta