Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Antara Developer Dan Konsumen (Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 09/Kpts/M/1995 Tentan

Pertumbuhan industri properti di Indonesia yang terus meningkat juga diikuti dengan sejumlah permasalahan yang salah satunya disebabkan oleh kedudukan pelaku usaha dan konsumen yang tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Keberadaan asas hukum mutlak diperlukan dalam proses jual beli rumah agar tercapai keseimbangan dan hak dari para pihak. Terdapat lima asas hukum dalam hukum perjanjian yang tertuang dalam KUHPerdata, yaitu asas konsesualisme, asas pacta sunt servanda, asas kebebasan berkontrak, asas kepribadian, dan asas itikad baik. Terdapat juga asas hukum lain yang tidak dapat dipisahkan, saling terkait satu sama lain, bersifat penting dan wajib diterapkan dalam kontrak yakni asas keseimbangan namun tidak terdapat pengaturan mengenai asas keseimbangan tersebut sehingga penulis akan menganalisis tentang makna dan fungsi dari asas keseimbangan ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa makna Asas Keseimbangan adalah keadaan di mana posisi hak dan kewajiban yang seimbang, proporsional dan adil terwujud bersamaan dalam satu waktu bagi kedua belah pihak, tidak ada yang merasa lebih didominasi oleh pihak lainnya, sedangkan Fungsi Asas Keseimbangan adalah untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di dalam KUHPerdata yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak. Akibat Hukum dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah yang Klausulanya bertentangan dengan Kepmenpera No. 09/KPTS/M/ 1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah sesuai dengan asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori jika terjadi pertentangan, maka yang berlaku adalah peraturan yang lebih tinggi