Perjanjian Pengoperan Kredit Pemilikan Rumah Yang Masih Dalam Jaminan (Studi Di Pt Btn Cabang Malang)

Tesis ini menganalisa mengenai perjanjian pengoperan kredit pemilikan rumah (KPR) yang masih dalam jaminan di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Malang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Manfaat yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah mampu mendeskripsikan dan menganalisa status hukum dan perlindungan hukum terkait pengoperan kredit pemilikan rumah (KPR) yang masih dalam jaminan. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak Bank selaku kreditur kepada konsumen (pembeli) sebagai debitur yang digunakan untuk pembelian tanah beserta bangunan rumah di atasnya. Dalam pemberian fasilitas kredit tersebut diperlukan agunan atau jaminan. Agunan atau jaminan merupakan suatu tanggungan yang diberikan oleh debitur selaku pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajiban suatu perikatan. Pembelian tanah melalui KPR, perjanjian jual beli rumah didasarkan pada perjanjian kredit berikut pengikatan jaminannya. Perjanjian kredit yang dilakukan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dapat menimbulkan resiko terjadinya wanprestasi yang dilakukan debitur dikarenakan adanya perubahan ekonomi yang dialami debitur sehingga debitur tidak mampu lagi untuk meneruskan angsurannya. Maka dari itu debitur mengambil cara lain yaitu dengan mengoperkan kepada pihak ketiga (selanjutnya disebut nasabah). Pengoperan tersebut dilakukan dengan membuat Akta Perjanjian, kuasa membayar angsuran dan mengambil sertifikat serta kuasa menjual tanpa melibatkan pihak bank. Padahal pengoperan perjanjian kredit pemilikan rumah harus melibatkan pihak bank agar pihak bank dapat memperbarui perjanjian kredit, Akta Hak Tanggungan dan Akta Jual Beli atas nama debitur yang baru. Status hukum proses pengoperan kredit pemilikan rumah (KPR) yang masih dalam jaminan di PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Pesero) Tbk Kantor Cabang Malang yang dilakukan dengan cara membuat Akta perjanjian, Kuasa membayar Angsuran dan kuasa mengambil sertifikat serta kuasa menjual adalah sah. Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang mengharuskan segala bentuk pemindahan pemilikan rumah harus dilakukan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah. Selain itu, isi dari akta tersebut merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak dan tidak dapat ditarik kembali kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan (Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata) dan bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap pihak ketiga dalam kasus ini sudah terwujud dikarenakan akta yang dibuat adalah akta otentik yang telah memiliki pembuktian yang sempurna dan dalam prakteknya dapat digunakan oleh pihak ketiga sebagaimana klausula yang tercantum dalam akta