Tinjauan Yuridis Pemberian Kuasa Mutlak dalam Peralihan Hak atas Tanah Melalui Jual Beli

Kuasa adalah kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Dalam realisasi pemindahan hak atas tanah melalui jual beli, banyak ditemukan pemberian kuasa mutlak, luas dan mutlak, yang menyebabkan obyek jual beli tidak hanya berpindah penguasaannya, akan tetapi dapat juga berpindah kempemilikannya. Berdasarkan hal tersebut menarik diteliti tentang pemberian kuasa mutlak dalam peralihan hak atas tanah melalui jual beli. Dimana sejak dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah keberadaan kuasa mutlak tidak berlaku lagi sepanjang berkenaan dengan peralihan hak atas tanah. Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dikaji adalah Bagaimana kedudukan hukum kuasa mutlak yang diberikan oleh pemegang hak atas tanah dalam rangka pemindahan hak atas tanahnya melalui jual beli dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap pihak pembeli yang menerima peralihan hak berdasarkan kuasa mutlak apabila akan melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut dalam menyelesaikan status hak atas tanahnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, mempergunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, dan penelitian bersifat interpretasi karena ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang sifat-sifat hubungan hukum, keadaan atau gejala-gejala tertentu dalam suatu tindakan hukum. Dari hasil penelitian ini bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak, .namun kuasa mutlak masih dapat dipergunakan sebagai dasar dalam peralihan hak atas tanah apabila dalam suatu akta kuasa tersebut mengandung unsur terang dan tunai dan secara yuridis telah terjadi peralihan hak, sehingga para pihak mempunyai kewenangan bertindak, dengan demikian suatu peralihan hak berdasarkan kuasa mutlak tersebut adalah sah, demikian sebaliknya. Demikianpun mengenai sahnya jual beli apabila pemberian kuasa tersebut sah, maka tindakan hukum yang didasarkan atas suatu kuasa juga menjadi sah. Dapat dikatakan disini bahwa pihak pembelilah sebenarnya yang perlu perlindungan hukum dikarenakan haknya di dalam memperoleh tanah tersebut belumlah penuh, sementara kewajibannya untuk membayar penuh telah terlaksana