Penentuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pasca Peralihan Kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dan Dinas Pendapatan dan

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dilimpahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dasar pengenaan tarif dan cara penghitungan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10. Dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah NPOP (Nilai perolehan objek pajak). NPOP sebagaimana yang dimaksud untuk perolehan hak atas tanah dan bangunan yang diperoleh dari jual beli dan lelang adalah harga transaksi, sedangkan NPOP untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan karena pelaksanaan putusan hakim, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah, penggabungan usaha, pemekaran usaha, hadiah, adalah didasari atas nilai pasar. Berdasarkan isu yang beredar di masyarakat dan data yang ditemukan peneliti masih banyak masyarakat yang menggunakan NJOP sebagai Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Data tersebut adalah Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) yang di dalamnya menyebutkan dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP. Hal ini sesungguhnya merugikan pemerintah. Berdasarkan latar belakang di atas terdapat penyimpangan antara peraturan dan kenyataan yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Berdasarkan hal tersebut maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk tesis yang berjudul “ Penentuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Pasca Peralihan Kewenangan Dari Pemerintah Pusat Ke Pemerintah Daerah.” Berdasarkan latar belakang diatas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Mengapa kewenangan dalam pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terjadi peralihan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah? 2. Bagaimanakah mekanisme Penentuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Malang Pasca Peralihan Kewenangan? 3. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dan Kota Surabaya berkaitan dengan penentuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan? Dalam metode penelitian yang digunakan pada penulisan tesis ini penulis memilih jenis penelitian empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis, untuk menganalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data yaitu jenis data primer dan skunder, sumber data yaitu sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data adalah data primer dengan melalui wawancara, data skunder dengan melalui studi kepustakaan, bahan pustaka, internet dan dokumen-dokumen penting lainnya. Kerangka teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori efektifitas penegakan hukum dan teori kewenangan. Kajian pustaka yang digunakan dalam tesis ini antara lain tinjauan umum tentang pelaksanaan, kajian pajak secara umum, kajian tentang BPHTB, peraturan daerah kota malang nomor 15 tahun 2010, peraturan daerah kota Surabaya nomor 11 tahun 2010. Setelah dilakukan penelitian yang diuraikan dalam pembahasan maka kesimpulan dari tesis ini antara lain, Dasar pengenaan BPHTB adalah NPOP, NPOP pada jual beli adalah harga transaksi, akan tetapi masih saja terdapat penetapan BPHTB yang menggunakan NJOP PBB, NJOP PBB digunakan apabila tidak diketahuinya harga pasar atau diketahui tapi nilainya lebih rendah dari NJOP. Hal tersebut menjadi hambatan bagi dispenda untuk verifikasi lapangan karena nilai yang digunakan jauh dari pada nilai harga transaksi, dan ini cukup membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan pengesahan, yang mengakibatkan tertundanya penandatanganan akta peralihan hak di hadapan PPAT, karena penandatangan akta peralihan hak setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak BPHTB