Jual Beli Hak Penguasaan Tanah Di Kelurahan Mugierejo Kota Samarinda

Jual beli tanah menurut hukum adat yaitu perbuatan hukum penyerahan tanah untuk selama-lamanya dengan penjual menerima pembayaran sejumlah uang, yaitu harga pembelian (yang sepenuhnya atau sebagian dibayar tunai). Dalam masyarakat hukum adat jual beli tanah dilaksanakan secara terang dan tunai. Terang berarti perbuatan hukum jual beli tersebut benar-benar dilaksanakan di hadapan Kepala Adat atau Kepala Desa atau kini di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang. Tanah yang sudah memiliki sertifikat maka untuk melakukan peralihan haknya haruslah dilakukan dengan akta PPAT sedangkan tanah belum bersertifikat yang berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) dilakukan pemindahan penguasaan tanah melalui yang dilakukan masing-masing pihak yang melibatkan Kelurahan Mugirejo di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda menggunakan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT). Tulisan ini membahas sah tidaknya jual beli tanah yang dilakukan lewat Kelurahan dan Kecamatan dan akibat hukum yang timbul dari jual beli tersebut.Tulisan ini menggunakan metode Empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris menggunakan data primer dan sekunder. Diperoleh hasil bahwa berdasarkan analisis teori yang terkait, tanah penguasaan hak yaitu tanah SPPT dapat dilakukan karena tidak adanya peraturan yang mengatur masalah jual beli tanah yang belum bersertifikat dan pihak yang berwenang, jual beli menjadi berdasarkan hukum adat dan hukum perdata. Akibat hukum yang timbul adalah tanggung jawab akibat yang akan timbul dikemudian hari menjadi resiko pembeli tanah karena Kelurahan dan Kecamatan hanya mengetahui dan melegalisasi dari jual beli tersebut dan kepastian hukumnya tidak dapat dipertanggug jawabkan