Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sah Atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik Ganda

Pendaftaran atas tanah bertujuan untuk mendapatkan alat bukti berupa sertifikat agar pemegang hak atas tanah tersebut memiliki bukti yang kuat atas tanah yang dimilikinya dan mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hak mereka atas tanah serta terbebas dari gangguan pihak lain yang tidak bertanggung jawab, hal tersebut tercemin dalam Pasal 1 angka (20) PP no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Tetapi dalam kenyataan lapangan ternyata berbeda, terbukti dari adanya kasus sertifikat ganda yang terjadi di Banjarmasin yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor :78/Pdt.G/2001/PN.BJM. Berdasarkan kasus tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan yaitu tentang penyebab terbitnya sertifikat ganda dan menganalisis wujud perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah yang sah dalam mendapatkan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan, serta menganalisis dengan menggunakan teori Kewenangan menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya “Pengantar Administrasi Indonesia” dimana merupakan kewenangan dari Kantor Pertanahan Kota sebagai instansi yang diberi wewenang oleh pemerintah dalam menerbitkan sertifikat, teori kepastian hukum dimana penerbitan sertifikat bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak ata tanah oleh karena itu menggunakan teori perlindungan hukum untuk melindungi pemegang hak atas tanah tersebut dari pihak lain yang tidak beritikad baik serta teori keputusan di sini adalah putusan hakim yang betujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Penyebab terjadinya sertifikat ganda adalah tidak tersediannya peta, pemetaan yang belum sempurna karena dari pihak BPN yang melakukan pemetaan lalai atau tidak cermat, sehingga pemetaan menjadi tidak akurat, dan terjadinya pemekaran wilayah pada daerah tertentu sehingga tanda batas wilayah menjadi tidak jelas dan sistem administrasi pertanahan pada daerah tersebut menjadi kacau serta perlindungan hukum oleh negara terhadap pemegang sah hak milik atas tanah yang dibuktikan di sidang pengadilan, akan bermuara pada pemilik yang sebenarnya, dan disitulah pengadilan sebagai tempat untuk mencari keadilan. Dimana dalam hal ini Penggugat (Agung Lawak dan Venny Lawak) sudah mendapat perlindungan sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan fakta yang terjadi yaitu bahwa pemilik tanah (Para Penggugat) memiliki tanah tersebut dengan peralihan dengan jual beli yang sah dan diperoleh dengan itikad baik maka harus dilindungi oleh hukum