Peralihan Hak Atas Tanah Dari Orang Tua Kepada Anak Perempuan Melalui Akta Jual Beli Yang Dibuat Di Hadapan Ppat Di Bali

Penelitian tentang peralihan hak atas tanah dari orang tua kepada anak perempuan melalui akta jual beli yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Bali merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui alasan orang tua melakukan peralihan hak atas tanah kepada anak perempuannya melalui akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT yang akan dianalisis menggunakan teori hukum waris adat Bali dan teori keadilan hukum. Mekanisme peralihan hak atas tanah dari orang tua kepada anak perempuan melalui akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT juga akan dijelaskan dan dianalisis menggunakan teori budaya hukum dan teori kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan kuisioner. Selain hasil wawancara yang diperoleh di lapangan, penelitian ini juga dibantu dengan data sekunder dan bahan hukum tersier yang membantu peneliti untuk menguraikan dan menganalisis rumusan masalah. Ketidakadilan yang dirasakan dari peraturan hukum waris adat Bali membuat orang tua melakukan peralihan hak atas tanah yang merupakan bagian dari harta warisan melalui akta jual beli untuk memanipulasi dan mengelabui ketentuan adat yang berlaku di Bali. Orang tua mengatakan hak atas tanah itu dijual bukan diwariskan kepada anak perempuannya agar calon ahli waris yang lain bersedia memberikan persetujuannya (sepakat) untuk menjual. Peneliti menegaskan adanya asas yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yaitu asas lex superior derogat legi inferior. Pada dasarnya jual beli hak atas tanah antara orang tua kepada anak perempuannya di Bali tidak dilarang oleh peraturan pertanahan di Indonesia dan hukum perdata barat. Apabila masyarakat hukum adat Bali benar telah diberikan pemahaman dan dibuat aturan yang diakuratkan dalam awig-awig sesuai dengan putusan MUDP Bali No.1/Kep./Psm-3/MDPBali/X/ 2010 tentang hasil-hasil Pesamuhan Agung III MUDP Bali mengenai kedudukan suami istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta guna kaya, seharusnya dalam hal peralihan hak atas tanah yang sudah mendapatkan persetujuan dari calon ahli waris itu bisa menggunakan akta hibah saja. Karena jiwadana hakekatnya sama dengan hibah. Hasil penelitian ini juga mengharapkan Pemerintah segera merealisasikan Pasal 50 UUPA agar masyarakat memahami bagaimana pemahaman atau peraturan mengenai Undang-undang hak milik atas tanah. Agar tidak terjadi salah penafsiran antara hukum adat dan hukum negara seperti yang tertulis dalam pasal 56 UUPA, harus segera ditindak lanjuti dengan membuat peraturan yang memberi panduan yang pasti terhadap masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat hukum adat