Pelepasan Hak Milik Atas Tanah yang Diperoleh Suami Istri dalam Perkawinan Campuran di Kabupaten Badung Provinsi Bali

Implikasi orang asing datang ke Kabupaten Badung sebagai salah satu daerah pariwisata di Bali telah melahirkan salah satu hubungan hukum keperdataan antara orang asing dengan penduduk setempat yakni berupa perkawinan. Fenomena harta benda dalam perkawinan yang selanjutnya disebut dengan percampuran harta khususnya harta yang berupa kekayaan berwujud berupa benda tak bergerak yaitu ”Tanah”, bagi suami istri dalam perkawinan campuran, menimbulkan persoalan hukum khususnya pada saat tanah tersebut dilakukan pelepasan hak dengan perbuatan hukum jual-beli, padahal jelas bahwa salah satu dari suami atau istri dalam perkawinan campuran yang berkewarganegaraan Republik Indonesia itu masih sah sebagai Warga Negara Republik Indonesia (tidak kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesianya akibat dari perkawinan campuran yang dilakukan). Terdapat beberapa permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu 1. Kapankan suami istri dalam perkawinan campuran dinyatakan memperoleh hak atas tanah ditinjau dari ketentuan pasal 21 ayat 3 UUPA, 2. Bagaimana cara pelepasan hak milik atas tanah yang diperoleh suami istri dalam perkawinan campuran. Metode Penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan konsepsual, yang bersumber dari data primer dan data sekunder dengan menggunakan analisis kwalitatif. Data primer didapat dari lapangan dalam hal ini berasal dari wawancara dengan Notaris/PPAT. Sedangkan data sekunder didapat dari kepustakaan berupa Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta benda perkawinan diperoleh sejak saat dilangsungkannya perkawinan tersebut, sehingga demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan suami-istri, sejauh tentang hal ini tidak diadakan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta benda atau hak atas tanah juga dapat diperoleh sebelum perkawinan atau merupakan harta bawaan dan memasukkannya sebagai harta percampuran. Cara pelepasan hak milik atas tanah yang diperoleh suami istri dalam perkawinan campuran sebelum 1 (satu) tahun tersebut berakhir sebagaimana diamanatkan oleh pasal 21 ayat (3) UUPA adalah dengan proses jual beli sesuai dengan syarat-syarat peralihan hak yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tetapi sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan, dalam kenyataannya di antara syarat-syarat yang diperlukan yang terpenting adalah dapat menunjukkan kartu identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Berdomisili dari Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa status dari pemegang hak milik atas tanah tersebut adalah tidak kawin. Dengan status tidak kawin dari pemegang hak tersebut maka secara otomatis tidak diperlukan lagi persetujuan dari pasangan kawin dari pemegang hak milik tersebut