Kewenangan Negara Melakukan Pencabutan Hak Milik Atas Tanah untuk Kepentingan Umum

Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah Kriteria-kriteria apa saja untuk menentukan kepentingan umum sehingga hak milik atas tanah dapat dicabut oleh Negara; Bagaimana kedudukan hak milik atas tanah yang sudah dicabut oleh Negara dalam konsepsi Hak Menguasai Negara; dan Siapa yang di untungkan dan dirugikan dengan adanya kewenangan Negara melakukan pencabutan hak milik atas tanah untuk kepentingan umum. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa kriteria-kriteria apa saja untuk menentukan kepentingan umum sehingga hak milik atas tanah dapat dicabut oleh Negara; Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana kedudukan hak milik atas tanah yang sudah dicabut oleh Negara dalam konsepsi Hak Menguasai Negara; dan Untuk mengetahui dan menganalisa siapa yang di untungkan dan dirugikan dengan adanya kewenangan Negara melakukan pencabutan hak milik atas tanah untuk kepentingan umum. Tipe penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, untuk memberi jawaban permasalahan mengenai kewenangan Negara melakukan pencabutan hak milik atas tanah untuk kepentingan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepentingan umum telah banyak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang rumusannya berbeda satu sama lain, Diantaranya seperti yang terdapat dalam: Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada di atasnya; Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 Tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya; Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum; Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum. Peraturan perundang-undangan tersebut diatas juga menyebutkan secara rinci kriteria jenis kegiatan apa saja yang termasuk kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum, yang juga berbeda pada setiap peraturan tersebut. Pengertian kepentingan umum sebagaimana dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas masih sangat luas, karena tidak memberikan suatu batasan makna yang tegas, sehingga sangat sulit untuk menentukan kriteria jenis kegiatan apa saja yang termasuk kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Menurut peneliti, kepentingan umum adalah kepentingan yang langsung berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, oleh sebab itu dalam menentukan kriteria kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum harus dibatasi dengan tiga batasan yaitu, bahwa kegiatan dilakukan dan selanjutnya dimiliki pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan. Negara memiliki legitimasi untuk melakukan pencabutan hak milik atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat untuk kepentingan umum berdasar pasal Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, hak milik atas tanah yang sudah dicabut selanjutnya dikuasai oleh negara. Berdasar pasal 2 UUPA dan pejelasannya, menurut konsep UUPA, pengertian “dikuasai” oleh Negara bukan berarti “dimiliki”, melainkan hak yang memberi wewenang kepada Negara untuk: Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya; Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air, dan ruang angkasa itu; Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Artinya, dikuasainya bumi (tanah), air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya oleh Negara, semata-mata dimaksudkan agar dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pencabutan hak milik atas tanah yang didasari hak mengausai Negara harus betul-betul dilakukan untuk kepentingan umum, dan wajib menghormati hak milik atas tanah yang diwujudkan dengan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik hak atas tanah, tanpa adanya intimidasi atau paksaan sehingga uang ganti rugi dapat meningkatkan kualitas hidup pemilik tanah pasca pencabutan atau pengadaan tanah tersebut