Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Pihak Ketiga Pada Perjanjian Perkawinan Yang Belum Disahkan.

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanan implikasi yuridis dari perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dipandang dari aspek keperdataan? 2. Bagaimana wujud perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan yang belum disahkan? hal ini dilatar belakangi adanya kelalaian dari pihak suami istri yang membuat perjanjian untuk mengesahkan perjanjian perkawinannya agar dapat mengikat pihak ketiga. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam peneltian ini dapat dibagi menajdi beberapa jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada khususnya. Kedua Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku kepustakaan, artikel-artikel dan internet yang membahas mengenai perjanjian perkawinan yang belum disahkan. Hasil penelitian dari penulisan ini adalah implikasi yuridis dari perjanjian perkawinan yang tidak disahkan adalah tetap mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat pada pihak ketiga berdasarkan asas kepribadian yang ada dalam pasal 1315 jo 1340 KUHPerdata yang menanggung kewajiban dan yang memperoleh hak dari perjanjian itu hanya berlaku bagi pihak yang melakukan perjanjian. Kepentingan pihak ketiga yang terkait dalam perjanjian perkawinan haruslah dilindungi. bahwa perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pihak ketiha tidak dapat mengikat pihak ketiga dan pihak ketiga tidak mendapat perlindungan hukum dari perjanjian perkawina, seperti halnya suami istri yang bertikad buruk dalam perjanjian hutang pituang kepada pihak ketiga yang menyebabkan pihak ketiga mengalami kerugian. Wujud perlindungan hukum yang adil bagi pihak ketiga pada perjanjian perkawinan yang belum disahkan adalah perlindungan hukum represif yaitu pihak ketiga mengajukan tuntutan hak mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak suami istri