Honorarium Notaris Sebagai Upaya Melindungi Hak Notaris Guna Kepastian Dan Keadilan (Studi di Kota Malang)

Ketentuan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014, bahwa notaris merupakan seorang pejabat umum yang segala sesuatunya diangkat dan diberhentikan oleh negara serta bekierja untuk kepentingan negara didalam hal memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna jasa memberikan honorarium atau fee atas jasa yang telah diberikan oleh seorang notaris. Pada tahun 2014 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014, tetapi besarnya honorarium notaris tidak mengalami perubahan. Berdasarkan pendapat diatas, dapat kita mengerti bahwa memang Undang- Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur mengenai honorarium notaris, tetapi hanya pada batas maksimal. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa batas maksimal yang dinyatakan dengan kata “paling besar” dan kata “tidak melebihi” menimbulkan permasalahan yang kurang menggembirakan, karena dengan tidak adanya kepastian besarnya honorarium memungkinkan terjadinya tawar-menawar antara notaris klien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah ada notaris yang menerima honorarium yang rendah dan memahami serta menganalisis alasan dan pertimbangan para notaris dalam menentukan besaran hororarium atas jasa pembuatan akta. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami pendapat para notaris dan menganalisa apakah diperlukan suatu pengaturan batas minimal honorarium seorang notaris sebagai imbalan jasa yang telah diberikan. Adapun manfaat dari penelitian ini secara ilmiah adalah memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya bidang kenotariatan mengenai parameter yang harus diperhatikan dalam penentuan honorarium atas jasa yang dikerjakan notaris yang memenuhi azas kesejahteraan, keadilan dan kepastian. Sedangkan secara praktis dengan adanya aturan honorarium yang jelas dan pasti diharapkan dapat menjamin kesejahteraan dan martabat notaris dan secara hukum dapat memberi perlindungan dan jaminan hukum bagi notaris. Metode penelitian yang gunakan adalah metode empiris / yuridis sosiologis, yaitu memberikan arti penting terhadap analisis yang bersifat kuantitatif dan empiris, sehingga langkah dan desain teknis penelitian tersebut mengikuti pola dari penelitian ilmu sosial khususnya ilmu sosiologis ( socio – legal research ). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka atas permasalahan yang pertama dapat disimpulkan bahwa karena sesuatu alasan yang mendesak, ada notaris yang membuat dan/atau menerima honorarium yang menurutnya sangat rendah atas jasa yang dikerjakannya. Hal ini dilakukan oleh v semua kelompok masa kerja notaris, walaupun sebagian besar oleh notaris yang mempunyai masa kerja kurang dari 10 tahun, alasan yang banyak dikemukakan oleh para notaris yang pernah melakukan hal ini untuk memenuhi kebutuhan biaya opersional kantor, dan kekurangan/ketiadaan klien. Ada juga notaris yang menggunakan alasan kondisi ekonomi klien. Dan atas permasalahan kedua pada dasarnya semua notaris berkeinginan untuk mematuhi peraturan yang ada, dan oleh karena itu sebagian besar responden setuju jika ada aturan yang mengatur honorarium terendah bagi notaris atas jasa yang dikerjakannya. Mereka berharap agar aturan tersebut mempunyai daya paksa