Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Telah Dijatuhi Pidana Dengan Ancaman Hukuman Kurang Dari Lima Tahun

Notaris merupakan pejabat publik, dimana dalam menjalankan jabatannya harus tunduk pada Undang-undang jabatan Notaris. Ketika seorang notaris melanggar aturan dalam Undang-undang Jabatan Notaris maka dapat dikenakan sanksi. Adapun sanksi yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris ialah sanksi tertulis, sanksi pemberhentian sementara, sanksi pemberhentian dengan hormat, dan sanksi Pemberhentian tidak hormat. Adapun di dalam penelitian ini penulis membahas mengenai sanksi pemberhentian tidak hormat yang diatur di dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Dalam pasal 12 menjelaskan bahwa Notaris dapat diberhentikan tidak hormat oleh menteri atas usulan Majelis Pengawas pusat apabila dijatuhi pailit, dibawah pengampuan, merendahkan kehormatan dan martabat, serta melakukan perlanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan. Apabila Notaris melakukan tindakan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 maka, ancaman hukumannya bisa kurang dari 5 (lima) tahun atau lebih dari 5 (lima) tahun. Sedangkan, di dalam Pasal 13 Notaris hanya dapat diberhentikan apabila telah di jatuhi dengan ancaman hukuman 5(lima) tahun atau lebih. Hal ini mengakibatkan Notaris yang dikenakan ancaman hukuman kurang dari 5 (lima) tahun dapat diangkat kembali menjadi Notaris, dikarenakan adanya kekosongan hukum karena di dalam Undang-undang Jabatan Notaris tidak diatur mengenai sanksi apabila notaris dikenakan ancaman hukuman kurang dari 5 (lima) tahun. Berdasarkan hal tersebut, Penelitian ini membahas rumusan masalah Apakah pengaturan pemberian sanksi bagi Notaris yang telah dijatuhi hukuman kurang dari lima tahun secara otomatis dapat dikenakan bagi Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan menggunakan metode interpretasi yaitu interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Telah dijatuhinya hukuman dengan ancaman kurang dari lima tahun berati telah merendahkan kehormatan dan martabat notaris namun, seorang Notaris yang telah dijatuhi pidana kurang dari lima tahun masih mempunyai peluang untuk menjalani jabatannya sebagai Notaris, padahal dia telah dijatuhi hukuman kurang dari lima tahun. Maka dari itu Notaris yang telah dijatuhi hukuman kurang dari lima tahun tidak dapat dikenakan aturan di dalam Pasal 12 dan Pasal 13. Hal ini dikarenakan adanya kekosongan hukum dan di dalam Pasal 12 tidak mengatur mengenai sanksi apabila Notaris telah dijatuhi hukuman kurang dari lima tahun sedangkan di dalam Pasal 13 mengatur sanksi bagi Notaris yang telah dijatuhi hukuman pidana 5 tahun atau lebih. Maka dari itu, diperlukan aturan yang mengatur pengenaan sanksi bagi notaris yang dijatuhi pidana kurang dari lima tahun