Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalampenjualan Objek Jaminan Resi Gudang Melalui Lelang Umum

Dalam menghadapi era globalisasi dan modernisasi perekonomian diperlukan kesiapan dunia usaha untuk menghadapi perubahan yang sangat signifikan khususnya dalam hal perdagangan.Selain pengusaha itu sendiri, pemerintah yang turut serta dalam sistem perkonomian tersebut harus ambil bagian dalam keberlangsungan dan kedayagunaan perkonomian negara.Berdasarkan tugas pemerintah yang demikian, regulasi perdagangan yang dilahirkan harus memiliki daya pengawasan yang dilakukan secara optimal.Maka dari itu, pemerintah membuat undang-undang yang mengatur resi gudang sebagai jawaban permasalahan yang ada. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang telah menciptakan pengaturan hukum jaminan tersendiri di luar jaminan yang telah ada sebelumnya. Dalam studi analisis peraturan perundang-undangan ternyata ada kekosongan norma terkait penjualan objek hak jaminan resi gudang, khususnya lelang umum. Maka rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam penjualan objek jaminan resi gudang melalui lelang umum.Tulisan ini bertujuan untuk meneliti perlindungan hukum terhadap kreditur yang diberikan oleh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan badan pengawas, dan peraturan teknis lelang yang terkait beserta akibat hukumnya.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan. Mekanisme transaksi lelang umum tidak ditemukan dalam peraturan Kepala Bappebti Nomor 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008.Maka penulis merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan akibat hukum yang ada. Dengan tunduk pada aturan teknis lelang yang umum maka akan ada konsekuensi yuridis yang harus ditanggung.. Maka objek jaminan resi gudang akan mengalami perlakuan yang serupa dengan objek jaminan lain dalam proses lelangnya. Padahal karakteristik barang simpanan di gudang yang menjadi objek jaminan sangat berbeda dibanding objek jaminan yang lain. Perlu menjadi catatan untuk Bappebti untuk segera melakukan perubahan terhadap PK Bappebti tentang Pedoman Teknis Penjaminan Resi Gudang.Perubahan yang dimaksud adalah penambahan pengaturan terkait lelang umum objek hak jaminan resi gudang yang memiliki rumusan yang jelas dan dapat mengakomodir karakteristik objek jaminan resi gudang