Pertanggungjawaban Pidana Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang Melakukan Tindakan Kekerasan

Di indonesia saat ini sering kita dengar akan kekerasan yang dilakukan oleh suatu Organisasi Masyarakat (ORMAS). Tindak kekerasan dalam bentuk demonstrasi, realitasnya sebagian dilakukan oleh Organisasi Masyarakat (ORMAS). Berbagai konflik dan aksi-aksi kekerasan di Indonesia telah memakan banyak korban baik berupa korban harta, jiwa. Aksi pengrusakan tempat umum, penutupan paksa, melecehkan suku, agama, ras dan antar golongan serta aksi-aksi lain yang pada akhirnya menimbulkan perasaan ketidaknyamanan dalam kehidupan masyarakat, terancamnya keamanan negara, hingga menurunnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul permasalahan yaitu apakah Organisasi Masyarakat (ORMAS) dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pidana Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang melakukan kekerasan dan jenis sanksi pidana yang sesuai bagi para Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang melakukan kekerasan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa saat ini dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang melakukan tindak kekerasan, tidak terdapat dalam satupun Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana maupun sanksi pidana bagi Organisasi Masyarakat. Berdasarkan berbagai pengaturan subjek hukum tindak pidana dan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah anggota Organisasi Masyarakat atau individu/perorangan yang melakukan tindak pidana kekerasan yang dapat dimintai pertanggungjawaban serta dijatuhi sanksi pidana sesuai pelanggaran yang dilakukan dan dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)