Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor Sekaligus Tersangka Mencermati UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban

Hukum pada intinya adalah sebuah aturan yang dibuat oleh Negara dalam rangka melindungi setiap warga negaranya. Perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi subyek tertentu, dapat juga diartikan sebagai tempat berlindung dari segala sesuatu yang mengancam. Sedangkan perlindungan hukum merupakan upaya Negara untuk melindungi subyek itu melalui pengaturan-pengaturan dalam bentuk hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan atau peraturan lain, maupun putusan-putusan dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor yang sekaligus tersangka. Kasus-kasus yang terjadi seperti kasus khairiansyah salman, kasus vincentius Amin sutanto, kasus susno duadji, kasus agus condro prayitno serta kasus yang sama mengenai saksi pelapor sekaligus tersangka seharusnya mereka diberikan perlindungan, seperti saksi pelapor sekaligus tersangka yang terdapat dalam United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang disebut dengan istilah Justice Collaborator. Selain pengurangan hukuman, yang mana pengurangan hukuman itu dapat diberikan pada akhir kerjasama penuh saksi pelapor sekaligus tersangka dalam proses peradilan. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada Justice Collaborator yaitu dengan pembebasan bersyarat atau penjara ru-mah/tahanan rumah juga dapat diberikan dengan syarat saksi pelapor sekaligus tersangka telah melayani bagian penting yakni bekerjasama sepenuhnya, tidak menimbulkan bahaya kepada masyarakat dan telah menunjukkan perilaku baik. Semua hal yang diatur oleh UNODC dapat diterapkan di Indonesia mengingat kondisi hukum di Indonesia saat ini berada dalam keterpurukan terutama akibat kejahatan-kejahatan terorganisir dan White Collar Crime. Apa yang ada dalam UNODC tersebut juga sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang notabene masih khawatir atas hukum Indonesia, sehingga dengan adanya Justice Collaborator masyarakat tidak akan khawatir jika memberikan keterangan dalam sebuah persidangan apapun status hukum mereka. Konsep yang ada dalam UNODC tersebut merupakan pedoman bagi Negara-negara dalam membuat peraturan mengenai kejahatan-kejahatan yang dianggap kejahatan trans nasional. UNODC memiliki fungsi untuk menyamakan persepsi Negara-negara di dunia atas sebuah kejahatan. Karena hal itulah maka konsep yang ada dalam UNODC tersebut bisa digunakan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya mengenai perlindungan terhadap saksi yang sekaligus tersangka