Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menemukan, dan menganalisis norma hukum Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang terkait dengan isu hukum tentang konsep dan pengaturan perlindungan saksi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu untuk diteliti bagaimana penerapan perlindungan saksi dalam perkara pemilukada, serta model perlindungan saksi tindak pidana pemilu kepala daerah yang ideal. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (selajutnya disingkat dengan Pemilukada) banyak kasus tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum untuk disidangkan, karena tidak ada satupun saksi maupun korban yang berani mengungkap, Sementara bukti lain yang didapat penyidik amatlah kurang memadai. Kondisi tersebut diperburuk oleh para saksi dan korban yang memiliki sifat enggan untuk mewujudkan penegakan hukum tindak pidana pemilukada disebabkan adanya ancaman penganiayaan, penculikan korban, saksi atau anggota keluarganya hingga pembunuhan menjadi alasan utama yang membuat nyali mereka menciut untuk terlibat dalam memberikan kesaksian terhadap suatu tindak pidana pemilukada yang dilakukan oleh salah satu pasang calon. Agenda reformasi nasional yang salah satunya adalah reformasi di bidang hukum, melahirkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap saksi dalam kaitan dengan suatu tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka kegunaan teoritik dari penelitian hukum ini adalah sebuah upaya menemukan konsep dan norma hokum yang ideal tentang perlindungan saksi tindak pidana pemilihan umum kepala daerah Melalui penganalisisan yang dilakukan atas hasil temuan penelitian dari permasalahan hukum yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan: Pertama , pengaturan perlindungan saksi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada dasarnya perlindungan hukum bagi saksi juga merupakan suatu bentuk perlindungan bagi rakyat yang mendapat jaminan konstitusi yang tersurat dan tersirat dalam Pasal 28 UUD 1945, berupa perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Mengingat pentingnya persoalan saksi maka di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 butir 1 yang menyatakan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”. Demikian pula dengan perlindungan diatur Pasal 1 angka 6 yang menegaskan “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Berdasarkan konsep dan norma pengaturan tersebut di atas, maka ditarik sebuah konsep perlindungan saksi adalah “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi agar dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk tegaknya supremasi hukum”. Kedua , penerapan perlindungan saksi dalam perkara pemilukada, berkaitan dengan perlindungan saksi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jika seorang saksi mengetahui adanya masalah-masalah hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang terdiri dari: 1) tindak pidana pemilukada adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dan diancam dengan sanksi pidana. 2) pelanggaran administrasi pilkada. 3) perselisihan administrasi pilkada. 4) perselisihan hasil pemilu. Maka penerapan perlindungan saksi dalam perkara pemilukada relevan dengan model keseimbagan kepentingan, yaitu model realistik yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Ketiga , model perlindungan saksi tindak pidana pemilu kepala daerah yang ideal adalah perpaduan antara procedural rights model dengan model the service model dikategorikan sebagai berikut: 1) hak-hak saksi sebelum proses persidangan perlu mendapat perlindungan pada pemeriksaan di tingkat kepolisian dan kejaksaan dalam menyampaikan kesaksiannya tidak diperkenankan kepada tersangka dan/atau pengacaranya untuk hadir dalam acara pemeriksaan saksi; saksi juga harus mendapat kepastian hukum atas perahasiaan identitas saksi; atau dilakukan perubahan identitas saksi untuk sementara waktu. 2) Perlindungan terhadap hak-hak saksi pada proses persidangan meliputi dilakukannya pemeriksaan secara terpisah antara saksi dengan tersangka, kesaksiannya dapat diberikan melalui rekaman kamera atau video yang nantinya kan disiarkan keruang persidangan. 3) pemenuhan dan perlindungan hak saksi untuk didampingi baik pada sebelum atau pada saat proses persidangan agar merasa aman dalam memberikan keterangan. Maka sebaiknya diatur program perlidungan saksi tindak pidana pemilu kepala daerah sebaiknya merupakan program khusus dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban unt