Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dari Tindakan Kekerasan Oleh Penyidik

Penggunaan kekerasan oleh penyidik dalam pemeriksaan tersangka tidak dibenarkan terlebih yang dapat menyebabkan kematian, sebab bertentangan dengan tugas dan wewenang penyidik. Selain itu juga bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Kekerasan dalam pemeriksaan secara tegas dilarang sebagaimana di atur dalam Pasal 117 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa: Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”. Polri sebagai instrument Negara untuk menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat tidak luput dari perhatian publik, kewenangan Polri yang sangat luas dan kadang terasa tanpa batas menjadi sorotan masyarakat. Hal ini disebabkan peluang terjadinya pelanggaran HAM yang begitu besar oleh pejabat Polri ketika sedang menjalankan tugas. Tugas penegakan hukum merupakan tugas yang sangat berat yang harus diemban oleh seorang polisi. Dalam interaksinya dengan masyarakat, seorang anggota polisi harus berhadapan dengan beragam perilaku individual. Permasalahan timbul ketika masyarakat menganggap kekerasan yang digunakan polisi telah melampaui batas di wilayah hukum kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang sangat penting untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi tersangka dari tindakan kekerasan oleh penyidik. Merujuk pada latar belakang masalah dan dalam upaya menjawab isu hukum dalam rumusan masalah ini, maka penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Guna menunjang kegiatan penelitian yang bersifat empiris tersebut, maka dalam penulisan hukum inipun digunakan metode pendekatan, yaitu: yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian dan analisis penulis terhadap isu hukum dalam tesis ini, maka diperoleh jawaban sebagai berikut: 1. Untuk melindungi tersangka dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang maka dalam KUHAP diatur mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya terkait dengan hak tersangka dan terdakwa yang diatur dalam Bab VI (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68) KUHAP. Meskipun hak-hak tersangka sudah diatur dengan jelas dalam KUHAP namun dalam praktiknya seringkali terjadi pelanggaran terhadap hakhak tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait. Perlindungan hukum bagi tersangka dari tindak kekerasan oleh penyidik sangatlah penting. Terutama bagi tersangka yang awam terhadap hukum akan kesulitan untuk meminta maupun menuntut hak-hak yang dimilikinya, oleh karena itu penyidik berkewajiban memberitahukan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka khususnya memberitahukan hak tersangka dalam memperoleh perlindungan hukum. Dalam KUHAP sudah diatur mengenai kewajiban penyidik untuk memberitahukan hakhak yang dimiliki tersangka. 2. Dalam KUHAP yang berlaku sekarang ini sudah ada pengaturan berupa perlindungan hukum bagi tersangka maupun terdakwa dengan dasar Hak Asasi Manusia, hanya saja pelaksanaan didalam prakteknya seringkali dikesampingkan dan tidak dilaksanakan dengan optimal oleh aparat penegak hukum