Penerapan Mediasi Penal Oleh Kepolisian Pada Perkara Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak (Studi Di Kepolisian Resort Tanjungpinang)

Keadilan formal yang ada pada sistem peradilan pidana kita lebih bertumpu pada tindakan represif Kepolisian selaku penyidik yang dilanjutkan dengan proses hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP, yang didalamnya lebih cenderung pada upaya paksa dari petugas / penyidik dengan kewenangannya yang ada. Kalaupun pada akhirnya berhasil diselesaikan, maka kemungkinan hasil yang diperoleh adalah kalah atau menang, kondisi ini merupakan salah satu yang mendasari munculnya berbagai tanggapan negatif terhadap proses peradilan pidana khususnya dalam penyelesaian perkara pidana anak yang dilaksanakan oleh institusi negara yang hanya menghadirkan kepastian hukum daripada rasa keadilan masyarakat pencari keadilan, sehingga diperlukan suatu terobosan hukum khususnya hukum pidana, sementara payung hukum terkait dengan pelaksanaan dimaksud belum ada. Salah satu konsep untuk mewujudkan gagasan tersebut adalah sistem mediasi penal sebagai upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan yang selama ini dikenal dengan keadilan restorative atau “restorative justice” yang diterapkan oleh Kepolisian sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana khususnya tindak pidana yang pelaku atau korbannya adalah anak berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga berdasarkan kondisi diatas penelitian ini mengangkat penerapan mediasi penal dalam perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak sebagai isu hukum yang akan mengupas mengenai pertama, pertimbangan dari Kepolisian terkait diterapkannya mediasi penal terhadap perkara tindak pidana dan kedua, tentang mekanisme mediasi penal terhadap perkara tindak pidana khususnya tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yang berlokasi di Kepolisian Resort Tanjungpinang, data yang hendak diperoleh adalah data primer dan sekunder dengan cara wawancara dan observasi langsung ke lokasi penelitian serta menggunakan teori-teori yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku literature / kepustakaan dan penelusuran informasi melalui internet sebagai pisau analisis khususnya mengenai tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa dengan menggunakan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana khususnya penyelesaian perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang dilaksanakan oleh Polres Tanjungpinang mampu menyelesaikan perkara dengan melibatkan para pihak baik pelaku atau keluarga pelaku dan korban atau keluarganya duduk dalam satu meja untuk bermusyawarah guna tercapainya kesepakatan damai bagi keduanya, sehingga para pihak merasa puas dengan kesepakatan yang dicapai dari hasil musyawarah yang dimediasi oleh penyidik Polres Tanjungpinang, mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dapat meningkatkan kepercayaan publik (public trust) khususnya terhadap Kepolisian Resort Tanjungpinang atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan mampu meringankan beban kerja pihak penyidik guna meningkatkan penyelesaian tunggakan perkara yang ada. Pada akhirnya penulis memberikan saran atau rekomendasi dari hasil penelitian bahwa hendaknya proses peradilan pidana anak terhadap pelaku (anak) merupakan upaya terakhir dan mediasi penal dengan konsep keadilan restorative atau restorative justice ini sebagai alternative penyelesaian perkara tindak pidana demi terwujudnya rasa keadilan dan kepastian hukum pada masyarakat. Khususnya bagi pemerintah, agar segera memformulasikan konsep mediasi penal berbasis keadilan restorative dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum bagi para penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan